Menteri ATR Menjamin Pengurusan Pertanahan Dilayani Cepat

Bisnisnews.id  -  Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan,  program Single Land Registration System. Sistem  pendaftaran tanah terpadu ini akan menjadi solusi persoalan pertanahan Nusantara.

"Program ini menjadi solusi permasalahan pertanahan di Indonesia. Karena single registration berdasarkan persil," kata Sofyan Djalil dalam  jumpa pers 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, Rabu ( 24/10/2018) di Gedung III, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta

Menurut Sofyan, dengan melakukan sistem pendaftaran tanah tersebut maka ke depannya, dengan meng-klik NIK seseorang, maka juga dapat diketahui di mana saja tanah atau lahan yang menjadi milik dari orang tersebut.

Dengan demikian, menurut dia, maka sistem yang berkeadilan sesuai dengan visi pemerintah yang Indonesia sentris juga akan lebih mudah diterapkan ke depannya.

Tahun lalu, tutur Sofyan, BPN  berhasil mendaftarkan sertifikat hingga 5,4 juta bidang, dan pada tahun ini sekitar 7 juta bidang, serta tahun depan ditargetkan 9 juta bidang.

Menteri ATR juga berpendapat bahwa pelayanan di kantor-kantor BPN hingga ke daerah-daerah sudah jauh lebih baik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo seperti dilansir Antaranews,  menitipkan pesan kepada masyarakat penerima sertifikat hak atas tanah untuk berhati-hati saat "menyekolahkan" atau mengagunkan sertifikat untuk dana pinjaman.

"Tapi hati-hati kalau mau pinjam uang ke bank, tolong dihitung, tolong dikalkulasi bisa mengangsur ga setiap bulan," kata Jokowi saat sambutan acara penyerahan puluhan ribu sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Marunda, Cilincing, Jakarta pada Rabu (17/10).

Presiden mengingatkan agar dana yang didapat dari pinjaman itu digunakan bagi hal-hal yang produktif.

Kepala Negara meminta masyarakat untuk tidak membeli kendaraan bagi keinginan konsumtif dari dana pinjaman pokok.

"Jadi kalau pinjam ke bank dapat 300 juta, gunakan seluruhnya untuk modal usaha, gunakan seluruhnya untuk modal investasi, gunakan seluruhnya untuk modal kerja," ucap Presiden saat mengajak masyarakat berhati-hati dalam mengagunkan sertifikat.(Ismad)