Pengusaha Trucking Ingatkan Pemerintah Soal Ketersediaan BBM, Aptrindo: Kami Masih Sabar
Senin, 12 Februari 2024, 17:28 WIB
BISNISNEWS.id - Ditengah memanasnya suhu politik, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu ) serentak, 14 Februari 2024, para pelaku usaha tegaskan jaga kondusifitas, dengan tidak memancing kekhawatiran terganggunya ketersediaan BBM solar subsidi, yang berujung nyungsepnya daya beli masyarakat.
Karena itu, para pelaku usaha di sektor logistik mengingatkan pemerintah untuk tetap menjalankan fungsinya masing-masing dan tidak ikut cawe- cawe urusan politik para kandidat yang tengah bertarung tapi mengorbankan masyarakat.
Peringatan itu diteriakan para pelaku usaha di sektor logistik, agar persoalan pelayanan tidak ikut ditarik ke ranah politik yang berakibat melehoynya mata rantai logistik, salah satunya soal kelancaran moda transportasi angkutan barang.
Pasalnya, di penghujung tahun 2023, para pelaku usaha angkutan barang nyaris mengamuk karena kebutuhan solar tidak tersedia. Ini terjadi pada sejumlah daerah. Kondisi itu terus terulang hingga Januari 2024, dimana trucking harus antri berjam-jam untuk memperoleh solar, dan kalaupun tersedia jumlahnya sangat dibatasi.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan, menekankan, urusan politik pada kancah hajatan besar Pemilu sangat penting, namun yang lebih penting lagi adalah kelancaran arus barang.
Kata Tarigan, para ASN dan insan BUMN, wajib mengedepankan netralitas, karena posisi dan fungsinya sebagai pelayan, terutama yang terkait dengan kelancaran logistik.
" Tugas utama para pegawai BUMN, ASN dan pejabat pemerintahan adalah pelayanan, bukan ikut terbawa pada arus politik. Memihak pada salah satu pasangan calon itu sangat berbahaya, dan dan harga yang harus dibayar sangat mahal, rusak perekonomian kita, makanya netralitas itu menjadi penting," ungkap Tarigan, Senin (12/2/2024) di kantornya.
Tarigan mengilustrasikan, untuk meningkatkan layanan distribusi barang, meningkatkan daya beli masyarakat dan logistik di seluruh wilayah Indonesia, bukan dengan cara cawe-cawe politik, tapi mendorong pejabat pemerintah untuk terus menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM solar subsidi.
" Jangan sampai pelaku usaha Trucking hilang kesabaran karena dipermainkan. Barang yang kami angkut ini untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan daya beli, meningkatkan perekonomian nasional, makanya jangan main-main soal ketersediaan BBM," tegas Tarigan.
Gemilang kembali mengingatkan , kejadian diakhir tahun 2023, dimana hampir seluruh SPBU wilayah pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan telah terjadi kelangkaan BBM Solar subsidi dan adanya pembatasan pembelian BBM Solar subsidi per hari, padahal kuota yang diatur dalam aplikasi My Pertamina belum melewati batas pembelian per hari. Hal ini menyebabkan layanan distribusi barang terhambat lantaran truk pengangkut barang dan logistik di sejumlah wilayah Indonesia kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM). Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan BBM solar subsidi oleh oknum masyarakat, pemerintah dalam hal ini Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan QR code sebagai media pembelian BBM bersubsidi jenis Solar di SPBU. Karena berdasarkan hasil temuan dilapangan terdapat beberapa QR code untuk kendaraan lain dan penyalahgunaan alokasi QR code oleh Oknum untuk mendapatkan BBM solar subsidi dalam jumlah besar.
Penggunaan BBM bersubsidi jenis solar 76 persen digunakan oleh angkutan barang untuk distribusi dan angkutan orang, semua menggunakan QR code, dengan demikian pendistrbusian nya dapat dimonitor apakah tepat jumlah dan tepat sasaran.
" Sekarang ini kami masih sabar, tolong dimengerti," ungkap Tarigan. (Syam)
