Perlu Kontrol Dalam Program Perumahan di Pemprov DKI Jakarta

Rusun dibangun di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan rumah warga (istimewa)

BisnisNews.id -- Perlu mengawasi kinerja dari Pemprov Jakarta dan perangkatnya, agar anggaran yang sudah di rancang bisa terserap  termasuk dalam program pembangunan rumah untuk rakyat.  Melalui program yang baik dan anggaran yang sudah di anggarkan bisa terlihat hasil kerjanya.

Pemprov Jakarta juga sudah menganggarkan dana untuk pembangunan rumah susun (rusun) untuk menyediakan rumah layak untuk masyarakat menengah ke bawah. Namun yang menjadi sorotan adalah penyerapan anggaran dinas perumahan terhadap anggaran pengadaan Tanah perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman Provinsi DKI Jakarta sangat minim untuk pembangunan rusun.

Sayang program ini berjalan tersendat-sendat. Padahal, rumah merupakan kebutuhan mendasar.  Saat ini, tidak semua kalangan mampu membeli, dan memilikinya. Sementara, kota Jakarta dengan harga yang sudah selangit ini menjadi salah permasalahan untuk ketersedian rumah di Jakarta.

Ketua Koalisi Pemerhati Rumah Rakyat (KPRR), Ahmad Ridwan menyebutkan bahwa dari hasil data untuk penyerapan anggaran pengadaan lahan hanya 0,02 persen dari anggaran yang sudah di sediakan. Lalu bagaimana dengan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan rusun untuk masyarakat ?

“Kalau dari Dinas Perumahan saja belum menyiapkan lahannya, bagaimana bisa pembangunan rusun ini cepat dilaksanakan. Seharusnya anggaran yang sudah di siapkan bisa digunakan dengan sebaik mungkin,” ujar Ahmad saat di hubungi di Jakarta, (16/9/2019).

Ahmad juga menambahkan jika penyerapan anggaran yang dilakukan dinas perumahan Pemprov DKI Jakarta hanya 0,02 persen, harus dipertanyakan kinerjanya sejauh mana untuk melakukan program yang sudah di berikan.

“Dengan penyerapan anggaran yang satu persen pun tidak sampai, harus ada evaluasi dari gubernur untuk kinerja dinas perumahan. Kalau begini semua program kerja akan molor sekali dari waktu yang ditentukan,” imbuh Ahmad.

Penyediaan rusun untuk masyarakat Jakarta dari Pemprov merupakan langkah yang sangat baik untuk menghadirkan rumah layak huni untuk warga menengah ke bawah, karena jika tidak dilakukan hanya kalangan atas saja yang akan bisa memiliki rumah.(helmi)