Sekjen ALFI: Truk Angkutan Logistik Jadi Kambing Hitam
Kamis, 29 Juni 2017, 12:02 WIB
Bisnisnews.id-Kebijakan pemerintah membatasi truk angkutan barang di jalan raya pada saat musim liburan panjang lebaran dinilai sudah salah kaprah, di tengah upaya penurunan biaya logistik.
Kementerian Perhubungan kerja bakti urusin mudik tiap tahun tanpa ada solusi. Kementerian Perindustrian genjot industri otomotif tapi kontribusi pemasukan kepada APBN relatif tidak signifikan dibanding pemborosan BBM akibat kemacetan
Sekretaris Jenderal DPP ALFI Akbar Johan mengatakan, penyebab kemacetan di jalan raya adalah kendaraan pribadi bukan angkutan barang. Nyatanya, setiap liburan panjang lebaran, tidak ada truk angkutan barang melintas di jalan raya tapi kemacetan parah tetap terjadi.
"Truk angkutan barang kok dijadikan kambing hitam sebagai sumber kemacetan. Ini kok para pejabat pemerintah kerjanya cuma menyalahkan ya, sibuk mencari pencitraan saja," kata Akbar yang juga bos 'Raja Pindah' dan Wakil Ketua KADIN bidang Badan Koodinasi Asosiasi pada Bisnisnews.id, Kamis (29/6/2017).
Mobil-mobil murah yang diburu masyarakat untuk pulang kampung dengan uang muka sangat ringan adalah salah satu penyebab kemacetan jalan raya. Penyebab lainnya adalah sepeda motor dan minimnya bus angkutan umum massal yang aman dan nyaman.
"Bukan truk penyebab kemacetan tapi mobil murah. Masyarakat diiming-iming 'dengan uang muka lima juta pulang bawa mobil' anehnya kok pemerintah sepertinya bangga ya, malah angkutan barang yang dibatasi dan disalahkan," ungkap Akbar.
Kata Akbar, kesemrawutan lalulintas di jalan raya yang berujung menyalahkan angkutan barang adalah kesalahan kolektif kementerian. Tapi yang memikul beban paling besar dan menjadi sorotana adalah truk angkutan barang.
"Padahal ini kesalahan kolektif, Menteri Perhubungan hanya bagian tukang cuci piring, tepatnya bersih-bersih," tegas si pemilik 'Raja Pindah'.
Selama kebijakan pemerintah seperti sekarang ini, kata Akbar, tidak akan bisa biaya logistik diturunkan. "Mau diturunkan pakai apa ? Kalau angkutan barang selalu menjadi pihak yang disudutkan dan dibatasi di jalan- jalan, termasuk diluar liburan panjang lebaran pemerintah daerah juga ketularan membatasi angkutan barang," jelasnya.
"Kebijakannya gak bisa hanya Kemenhub saja, tapi kebijakan lintas kementerian," jelasnya.
Kementerian perdagangan /perindustrian menjadi pemicu menjamurnya kendaraan pribadi murah di jalan-jalan. Termasuk juga kebijakan uang muka kredit ringan. Pembatasan truk angkutan batang, Kemenhub berperan.
"Batasi kendaraan pribadi bukan berarti mengurangi produksi. Produksi otomotif utamakan untuk kebutuhan eksport bukan dipasarkan di dalam negeri dengan iming-iming uang muka ringan," jelasnya.
Soal uang muka (DP) untuk kredit kendaraan pribadi, Kementerian Keuangan harusnya membuat aturan tegas soal batas minimal uang muka.
"Entah apa yang ada di kepala para menteri soal kemacetan ini, kok yang disalahkan angkutan barang. Evaluasi yang bener. Betul gak tuh truk angkutan barang yang membuat macet," tegasnya.
Kalau masih tetap menyalahkan angkutan barang, tapi tidak ada pembenahan menyeluruh dan masih mengedepankan ego sektoral, akan sangat sia-sia pembangunan infrastruktur jalan. Baik jalan tol dan non tol, karena tidak akan mampu menampung ledakan populasi kendaraan pribadi.
"Truk sebagai sarana pengangkut logistik menjadi kambing hitam kemacetan mudik. Aneh sekali disaat kita semua sedang berjuang menurunkan biaya logistik," jelasnya.
"Saya pastikan bukan truk penyebab kemacetan saat mudik tapi kendaraan pribadi. Saya alami sendiri sebab saya mudik," jelas Akbar.
Kata Akbar, saat arus mudik, Brexit macet tiga jam tapi tidak ada satuoun truk melintas. Angkutan umum juga bisa dihitung dengan jari, yang ada kendaraan baru dengan DP ringan, menumpuk seperti sampah di musim penghujan.
"Sepanjang mata memandang hanya mobil low cost yang ada. Ini yang harus dibenahi, jangan sibuk batasi angkutan barang. Itu dia pemerintah tidak berpikir nasional risk ,hanya ego sektoral,"jelasnya. (Syam S)
