YLKI Desak Pemerintah Lakukan Tes Covid-19 Warga Secara Massal
Kamis, 19 Maret 2020, 12:18 WIB
BisnisNews.id -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKI) mendesak Pemerintah segera melakukan tes Covid-19 secara masal, guna mengetahui keterpaparan sesungguhnya yang ada di masyarakat. Sebab data resmi yang disampaikan pemerintah patut diduga tidak mencerminkan data lapangan yang sesungguhnya.
"Diperlukan transparansi data terkait hal ini. Ironisnya masyarakat yang berinisiatif melakukan tes mandiri di rumah sakit juga mengalami kesulitan, karena antrian yang sangat panjang," kata Ketua YLKI Tulus Abadi di Jakarta, Kamis (19/3/2020).
YLKI mencatata, korban virus corona atau Covid-19 di Indonesia terus berjatuhan. Data resmi yang dikeluarkan pemerintah terlihat meningkat tajam. Data hari Rabu (18/3/2020) menjadi 227 orang positif Covid-19, dan dengan korban meninggal dunia 19 orang; merupakan _mortality rate_ tertinggi di dunia (8,37 persen).
Menurut Tulus, Pemerintah segera melakukan *lockdown* secara parsial, yaitu melakukan larangan total penerbangan internasional ke Indonesia, dari manapun asal negaranya. Hal ini sudah dilakukan oleh banyak negara, termasuk oleh Malaysia.
"Penerbangan internasional terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap kasus Covid-19 khususnya untuk kategori imported case," jelas Tulus.
Bahkan, papar dia, YLKI meminta pemerintah secara serius menimang lockdown untuk wilayah Jabodetabek, mengingat di area Jabodatabek merupakan epicentrum Covid-19, khususnya area Kota Jakarta.
YLKI juga meminta Pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat untuk secara tegas melarang pertemuan-pertemuan yang melibatkan konsentrasi masa, seperti hajatan, pernikahan, juga acara-acara peribadatan yang meminta masyarakat berkumpul di suatu tempat.
Ditambahkan Tulus, Pemerintah melakukan kolaborasi dan sinergisitas dengan perguruan tinggi, sektor swasta dan elemen masyarakat sipil untuk menghalau badai Covid-19 ini.
"Dan sangat mendesak menjadikan kalangan mahasiswa dari rumpun ilmu kesehatan di seluruh Indonesia untuk menjadi relawan dan mem-back up tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan," terang Tulus.
Dokter Dan Tenaga Medis
Langkah ini, menurut YLKI, sangat penting bahkan mendesak, mengingat tenaga kesehatan di rumah sakit, termasuk dokter, semakin kewalahan dalam menghandle lonjakan pasien Covid-19.
"Dan sudah banyak tenaga kesehatan dan dokter yang bertumbangan, terinfeksi Covid-19, karena tenaganya dieskploitasi dan makin minimnya tenaga kesehatan yang berkualitas dan punya kualifikasi terstandar dalam menangani pekerjaannya, termasuk menggunakan APD (Alat Pelindung Diri)," urai Tulus.
Pemerintah, menurut Tulus, juga harus menjamin kecukupan stok APD di rumah sakit, demi perlindungan pada tenaga kesehatan dan dokter.
Dalam suasana tanggap darurat ini, sebut YLKI, managemen rumah sakit swasta harus dibawah kendali pemerintah. Hal ini juga dilakukan di negara lain, khususnya di Italy. Dikarenakan kapasitas rumah sakit milik Pemerintah sudah tidak mampu lagi menampung luapan jumlah pasien Covid-19.
"Lonjakan masyarakat yang ingin tes mandiri. Pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien Covid-19, hanya karena pertimbangan bisnis semata. Ini tindakan yang tidak manusiawi," tegas Tulus.(helmi)
