64 Persen PNS Kemampuannya Di Bawah Standar

Menpan RB menyebutkan 64 persen PNS di Indonesia di bawah standar, sehingga sulit bersaing. (Foto: BN/Syam)

Bisnisnews.id-Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abrur menegaskan, 64 persen pegawai negeri sipil  atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat di bawah standard an kemampunyannya, hanya sebagai tenaga administrasi, sehingga tidak mampu bersaing, seperti layaknya pegawai swasta.

Artinya, dari total ASN yang ada seluruh Indonesia, hanya sekitar 36 persen yang memiliki kemampuan sesuai standar, seperti tenaga dokter, guru, bidan atau perawat. Di luar itu, lanjut Asman hanya bersifat administratif.

" Saya baru dua bulan diangkat  jadi menteri, dan saya banyak keliling daerah, baru saya tahu bahwa sebagaian besar mereka kemampuannya di bawah standar,dan hanya bersifat administratif. Ini benar-benar di bawah standar dan harus kita benahi bersama-sama," kata Asman, Kamis (13/10/2016), saat penyerahan surat keputusan Menpan RB tentang  penetapan kebutuhan  pegawai negeri sipil dari lulusan STTD Kementerian Perhubungan ke sejumlah daerah.

Hadir dalam penyerahan yang berlangsung di Kampus TTD Cibitung itu, Sekjen Kemneterian Perhubungan Sugihardjo, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Wahyu Satrio Utomo, Para Walikota dan Bupati. Tenaga ahli lulusan STTD ini dharapkan dapat benar-benar dimanfaatkan dan ditempatkan ssuai kemampuannya.

Dijelaskan, sepanjang dirinya melakukan perjalanan ke  sejumlah daerah, banyak pejabat struktural yang tidak mengerti tugas dan fungsinya, sehingga hasilnyapun minim. Dia mencontohkan, misalnya ada seorang guru, tiba-tiba ditempatkan sebagai Kepala Dinas Perhubungan.  Ini terjadi karena di daerah itu tidak ada orang lagi yang memiliki kemampuan.

" Kalau guru di tempatkan menjadi pejabat Dinas Perhubungan, apa jadinya. Mana bisa menyelesaikan masalah transportasi, itu kan bukan bidangnya. Kenapa ini terjdi, karena memang tidak ada lagi orang disana," kata Asman.

Banyak permasalahan yang ditemukan, bukan hanya di daerah terpencil tapi juga di kota-kota besar. Kalau tidak dilakukan pembenahan dari sekarang, akan sulit Indonesia ini maju seperti negara-lain di dunia. " Bagaimana kita mau bersaing dengan negara luar, kalau aparaturnya seperti itu," jelasnya.

Sekolah Tinggi  Transportasi Darat (STTD) yang milik Kementerian Perhubungan ini, kata Asman, adalah lembaga pendidikan yang dibutuhkan negeri ini. Para lulusannya diyakini memiliki kualifikasi di atas standar, sehingga dapat dipercaya untuk ditugaskan oleh kepala daerah sesuai kemampuannya asing-masing.

 " Kami harapkan, para lulusannya, disalurkan ke sejumlah provinsi dan kabupaten untuk membenahi transportasi. Sekarang ini kota-kota do daerah juga sudah banyak kendaraan dan macet perlu dilakukan pembenahan," kata dia.

Ditegaskan, para Wali Kota dan Bupati, kalau menempatkan pejabat, jangan asal comot, lihat dan pelajari  dahulu pejabat yang akan ditempatkan sesuai keahliannya.  Fungsi pejabat struktural di daerah adalah mereka yang memiliki kopetensi dan kemampuan di atas standar untuk melayani masyarakat.

Para lulusan STTD yang di tempatkan di daerah-daerah ini, kata Asman adalah calon pegawai negeri sipil yang mempunyai kwalitas dengan kemampuan di atas standar yang ada. " Mereka adalah orang pilihan, masing-masing memiliki keahlian, ada yang ahli pekeretaapian,  lalulintas jalan raya dan seterusnya,"  jelas Asman.

Pada sisi lain, Asman juga megingatkan para Buati dan Wali kota yang mendapatkan jatah para lulusan STTD ini, jangan sembaangan menempatkan posisinya. Jangan pula para lulusan STTD ini oleh Bupati dan Walikota dijadikan lurah atau camat.

" Mereka ini adalah masa depan bangsa kita, asset yang harus kita manfaatkan,"  jelasnya. Asman juga mengatakan, kedepan, ASN harus benar-benar memiliki kemampuan di atas standar sehingga dapat bersaing dengan swasta, tidak mudah goyah dengan iming-iming dari para pengusaha yang terus encoba menyogoknya.