Agar Lebih Optimal, IPC  Siapkan Rencana Tata Kelola Tanjung Priok

Bisnisnews.id-Manajemen PT Pelindo II/IPC bersama mitra kerjanya Bea dan Cukai sepakat menata kembali tata kelola pelabuhan Tanjung Priok. Langkah ini diharapkan juga dapat menekan dwelling time (masa inap kontainer di pelabuhan) dari 3,6  hari menjadi 3 hari.

Direktur Komersial dan Pengembangan  PT.Pelindo II/IPC, Saptono Rahayu Irianto, mengatakan, cara ini ditempuh untuk  lebih mengoptimalkan pelayanan sekaligus menekan biaya logistik di pelabuhan hingga 35 persen.

" Kita masih dievaluasi, namun ditargetkan selesai sebelum akhir tahun ini,"   kata Saptono, Senin (22/8) di Jakarta.

Berdasarkan blue print atau rencana induk penataan ulang Pelabuhan Tanjung Priok, ada beberapa kluste yang harus dibenahi. Antara lain,  dermaga khusus untuk terminal ocean going atau pelayaran internasional dan dermaga khusus untuk pelayaran domestik.  Pelayanan bongkar muat alat berat dan kendaraan yang selama ini dilakukan pada beberapa tempat, juga akan dialihkan ke satu lokasi di IKT (Indonesia Kendaraan Terminal).

Dijelaskan, dalam rencana induk itu juga dibuat kluster untuk depo khusus kontainer impor LCL (Less Than  Container Load), serta lapangan penumpukan kontainer untuk barang berbahaya dan lainnya. Dengan penataan tersebut, arus keluar masuk barang dapat diatur lebih baik, sehingga kemacetan truk trailer bisa diantisipasi lebih baik lagi.

Selain itu, lapangan atau depo khusus LCL Center akan dipisahkan dengan depo FCL (Full Container Load) Center.  Pengelompokan lapangan penumpukan tersebut selain akan memudahkan pemilik barang mengambil kontainer impornya, juga akan mempercepat proses keluar barang dari Pelabuhan Tanjung Priok.

CEGAH STAGNASI

Seperti diketahui, pada pertengahan Juli 2016, terjadi stagnasi di terminal-3 karena dua kapal ocean going yang sebelumnya sandar di JICT beralih ke terminal-3.  Hal tersebut mengakibatkan setiap pekan (Jumat, Sabtu, Minggu) selalu terjadi antrean truk untuk bongkar muat peti kemas ekspor-impor.

Ketua Forum Pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok M.Qadar Zafar, kepadatan parah atau kondisi nyaris kongesti di Pelabuhan Priok pada akhir pekan selalu terjadi hingga kini. 

" Banyak forwarder mengeluh karena pengurusan barang ekspor terlambat masuk pelabuhan. Pengeluaran barang impor juga mampet karena kondisi di lapangan padat dan truk trailer tidak bisa keluar masuk,"  ungkapnya.

Menurunya,  akses dan lapangan penumpukan di terminal 3 Priok sangat terbatas kapasitasnya, sehingga banyak barang yang harus dipindah ke lokasi lain.Kondisi ini berpotensi menimbulkan kemacetan, apalagi jika berbarengan dengan waktu akhir pengapalan ekspor atau closing time.

" Pelaku usaha forwarder dan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok mendesak Otoritas Pelabuhan dan Manajemen PT Pelindo II/IPC segera mengatur operasional yang ideal," kata Qadar.  

Sebelumnya, Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok Fadjar Donny mengatakan, tujuan utama tata kelola Pelabuhan Tanjung Priok untuk menurunkan dwelling time, karena proses pelayanan on line juga memerlukan penataan yang komprehensif.  Termasuk mensinergikan daya dukung fasiltas  yang memadai.

Dijelaskan, soal dwelling time terbagi dalam tiga bagian. Yaitu pre-customs clearance, customs clearance, dan post-customs clearance. Penyumbang terbesar adalah pre-customs clearance, sekitar 60-70  persen  dari total dwelling time. Faktor penentu pre-customs clearance, antara lain banyaknya larangan dan/atau pembatasan (Lartas) dan  kecepatan instansi di luar pelabuhan dalam penerbitan izin Lartas. Kemudian proses penelitian Lartas melalui sistem INSW (Indonesia National Single Windows), dan kesadaran importir untuk segera submit dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang).

Sementara itu, pengamat kepelabuhanan Wisnu Waskita mengatakan, rencana induk tata kelola Pelabuan Tanjung Priok akan memberikan arah komitmen yang jelas manajemen PT Pelabuhan Indonesia II untuk meningkatkan produktivitas dan utilitas dari fasilitas yang ada.

" Fasilitas peralatan bongkar muat dan dermaga yang tersedia baru terpakai rata-rata 60 persen. Dengan tata kelola pelabuhan, peralatan bisa dioptimalkan menjadi 90 persen hingga 100 persen," jelasnya.

Menurutnya, optimalisasi juga dalam sistem digital yang on line, karena selama  ini 80 persen pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok masih mengandalkan proses tatap muka (face to face).  Hal ini sering menimbulkan terjadinya kegiatan ilegal atau biaya siluman di Pelabuhan Tanjung Priok.

Ia mengharapkan tata kelola pelabuhan Priok juga dapat memperbaiki kinerja 18 instansi kementerian/lembaga dalam satu standar prosedur operasional (SOP) dengan meningkatkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi.