ALFI Jatim Ingatkan, PJKP2U  Wajib Dibicarakan Dengan Pengguna Jasa

Bisnisnews.id - Dewan Pimpinan Wilayah Assosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Jawa Timur ingatkan manajemen PT Angkasa Pura I (AP-I) melalui anak usahanya PT Angkasa Pura logistik (Aplog) untuk melakukan sosialisasi terhadap semua kebijakan tarif, termasuk Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U), yang berimplikasi langsung terhadap biaya logistik.

Ketua DPW ALFI Jawa Timur,Hengky Pratoko mengatakan, kebijakan itu harus disinergikan dengan pelaku usaha di bandara agar tidak menimbulkan kekisruhan di lapangan. Terutama yang terkait dengan jasa pergudangan, bila ada rencana kenaikan  agar tidak menetapkan tarif  PJKP2U sepihak yang berdampak kepada biaya tinggi logistik.

" Kami mengawal teman-teman anggota ALFI yang ada di bandara Juanda Surabaya, dan beberapa kali kami kawal mengadakan pertemuan dengan pihak Angkasa Pura Logistik," jelas  Hengky pada Bisnisnews.id, Senin (21/11/2016).

Janji pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk mengedepankan investasi swasta dalam mendorong perekonomian nasional, kata Hengky, harusnya itu menjadi acuan. BUMN melalui anak-anak usahanya harus jalan beriringan dengan swasta selaku mitra kerjanya, sehingga dapat sama-sama tumbuh dan berkembang.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, kerjasama pemerintah swasta (KPS) sangat penting dalam mendorong percepatan perekonomian nasional. Ada dua tujuan utama KPS itu dikedepankan, pertama untuk menghemat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kedua, memberikan dorongan kepada masyarakat untuk beraktivitas.

Para pelaku usaha di bandara adalah bagian dari anggota masyarakat yang sudah lama merintis kegiatan logistik, dari jasa pengiriman barang hingga pergudangan. Karena itu, Aplog selaku kepanjangan tangan BUMN harus melihat kebijakan pemerintah dalam membuat keputusan, terutama soal tarif.

" Kalau ada rencana itu, ya kita harus bicara dan duduk bersama," jelas Hengky.  

Terkait anak-anak usaha BUMN, pemerhati logistik yang juga staf ahli Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, Budi Wiyono sebelumnya  mengatakan, anak-anak usaha BUMN dan kegiatan sinergi antar BUMN harus diluruskan untuk mengurangi potensi  biaya tinggi logistik. 

Kata Budi, sekarang ini pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN, seperti berusaha mengambil peran swasta. Salah satu yang dilakukan ialah dengan mendirikan anak-anak usaha dari perusahaan BUMN.

Kerapkali terjadi anak-anak usaha BUMN yang didirikan itu, berusaha mencaplok bisnis yang telah dirintis pihak swasta. Padahal, pemerintah melalui Menneg BUMN maupun kementerian teknis  telah berjanji,  akan memberikan peluang lebih luas kepada swasta dan BUMN, agar keduanya sama-sama berkembang dan besar.

" Nyatanya memang tidak demikian, anak-anaknya BUMN berusaha ingin meguasai dengan berbagai pola, seakan-akan ada perjanjian kerjasama atau b to b, pdahal ini sebuah penekanan," jelasnya.

Di kargo udara misalnya, sekarang ini PT Angasa Pura I maupun Angkasa Pura II telah mendirikan anak-anak usaha baru di sektor logistik. Kedua BUMN itu juga dalam menerapkan kerjasama dengan swasta tidak sama di masing-masing bandara.

Dia mencontohkan, misalnya soal revenue sharing,  kerapkali terjadi anak usaha BUMN di bandara lebih mendominasi untuk menentukan bagian paling besar ketimbang swasta murni yang telah berinvestasi puluhan bahkan ratusan miliar rupiah, untuk bisa comply dengan regulasi yang ada.

Cara-cara yang dilakukan ini, menurut Budi Wiyono, berpotensi menimbulkan biaya tinggi logistik. Padahal untuk menentukan besaran pembagian dalam bermitra harus mempertimbangkan sejumlah komponen. Yaitu, nilai investasi, jumlah karyawan atau SDM yang ada, asuransi, kecakapan dan peralatan atau perangkat bongkar muat, gudang.

Keputusan soal besaran pembagian itu juga harus dihitung benar-benar, karena bila sampai ditentukan sebelah pihak, dampaknya akan berpengaruh besar terhadap biaya tinggi logistik. Terutama soal tarif yang nantinya akan dikenakan kepada pengguna jasa atau pemilik barang. (Syam.S)