Aneh dan Ngawur, Di Tengah Larangan Mudik 500 TKA Asal China Diizinkan Masuk Sultra

Ketua Presidium IPW Neta S.Pane (dok-BN)

BisnisNews.id -- Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menlai  sejumlah langkah dan kebijakan  para pejabat negara kontra produktif. Dalam mengatasi pandemi Covid-19 terlihat Pemerintah kontradiksi dengan kebijakan yang dibuatnya sendiri.

Semua itu tak lepas dari ketismdajtegasan  Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Kebijakan Pemerintah Jokowi dalam mengatasi pademi Covid-19 makin aneh, diskriminatif, dan membingungkan.  Bangsanya sendiri dilarang mudik dan aparat TNI/Polri, Dishub dan Satpol PP  dikerahkan untuk menghadap pemudik.

"Di  sisi lain, kata  Neta, ada  500 TKA asal  China sudah diijinkan akan masuk ke Sulawesi Tengah," kata Neta dalam pernyataan tertulis di Jakarta,  Rabu (29/4/2020).

Dikatakan, sikap Pemerintah yang terkesan ngawur dan diskriminatif ini  bisa memicu konflik di masyarakat. Neta mencatat ada beberapa sikap aneh Presiden Jokowi.

"Pertama, sikap ngawur dari Presiden Jokowi yang berkali-kali membagi-bagikan beras di jalanan hingga menimbulkan kerumunan massa tanpa ditegur ataupun dibubarkan polisi," kata  Neta.

Kondisi itu, menurut IPW akan berbeda jika masyarakat yang melakukan itu. Polisi tanpa pikir panjang akan gerak cepat membubarkannya.

"Panitianya langsung mendapat teguran dan diminta meneken surat pernyataan agar tak mengulangi kegiatan serupa. Seharusnya, Polri juga menegur Jokowi dan meminta mantan Walikota Solo itu membuat surat pernyataan agar tidak mengulang kegiatan serupa," ujar Neta.

Menurut IPW,  tindakan tegas itu tidak dilakukan polisi dan polisi cuma beraninya pada rakyat kecil.
Jokowi sebagai Presiden tak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. "Sebagai Presiden  Jokowi cuma bisa meminta dan mengimbau agar rakyat menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan massa. Tapi dia sendiri melanggar apa yang diucapkannya," sebut  Neta.

Hal lain yang tak kalah "ngawur" menurut Neta adalah, ketika Jokowi melarang masyarakat mudik. Dengan tegas Jokowi mengerahkan Polri untuk menghalau pemudik dan menyuruhnya kembali ke Jakarta sebagai tempat asalnya.

500 TKA Asal China ?

Anehnya, sebut Neta, Pemerintahan Jokowi justru mengijinkan tenaga kerja asing (TKA) China datang ke daerah Sulawesi Tenggara (Sultra).
"Rencana kedatangan 500 TKA China di saat pademi korona ini diungkapkan Gubernur Ali Mazi pada 27 April kemarin,"  katanya menirukan.

Oleh karena itu, IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA China itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik. "Jika Polri tidak berani menghalaunya, rakyat Sultra harus melakukan pagar betis untuk menghalau para TKA China itu dan memintanya untuk kembali ke negaranya. Rakyat Sultra perlu mencontoh cara polisi menghalau pemudik di jalan tol," papar Neta.

"IPW melihat sikap ngawur Pemerintah di tengah pademi Covid-19 ini bisa menimbulkan masalah baru. Untuk itu DPR perlu menegur Presiden Jokowi agar tidak lagi membagi-bagi beras di jalanan," ucapnya.

Ditambahkan Neta meminta DPR perlu memanggil Menaker untuk mencari tahu siapa yang menjadi dalang atas rencana kedatangan 500 TKA China itu. DPR, kata dia, harus meminta Menaker membatalkan kedatangan mereka.

"Sikap ngawur Pemerintah ini sangat memprihatinkan. Selain bisa membuat pademi Covid-19 di Indonesia kian meluas, sikap ngawur itu juga bisa menimbulkan konflik baru di masyarakat," pungkas Neta.(nda/helmi)