BPTD Sultra Dan Instansi Terkait Bentuk Tim Terpadu Tangani Masalah Transportasi di Bumi Anoa

Tim Terpadu Penanganan Masalah Transportasi di wilayah BPTD Sultra dan pihak terkait resmi dibentuk (dok-bptd)

BisnisNews.id -- Balai Pengelpla Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) gelar  Rapat Koordinasi Bersama StakeHolder, membentuka Tim Terpadu Penanganan Transportasi Di Provinsi Sultra. 

Kepala BPTD  Wil. XVIII Prov. Sultra  Benny Nurdin Yusuf menjelaskan tujuan  Pembentukan Tim ini adalah untuk memajukan Provinsi Sultra dalam sektor transportasi. " Seperti diketahui, saat ini Provinsi Sultra masih banyak pelanggaran lalu lintas darat yang terjadi," kata Benny di Kendari, Senin (20/1/2020).

Contohnya, kata Benny, seperti Angkutan Barang yang Over Dimensi dan Overloading (ODOL),  Angkutan Barang yang tidak menggunakan alat pemantul cahaya, memuat barang menjulur kebelkang tanpa dipasang segitga angkutan barang, Pengrusakan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Penertiban Angkutan ber-Plat Hitam. 

Oleh karena itu, jelas Benny,  pembentukan Tim Terpadu ini sangat berperan besar dalam mewujudkan transportasi yang berkeselamatan di Provinsi Sultra. 

"SK Tim Terpadu ke depan akan ditindak lanjuti dengan SK Gubernur. Kami berharap bahwa  Gubernur Sultra segera Meng SK-kan Tim Terpadu ini karena semua wilayah di Sultra akan bergerak untuk melakukan penertiban terhadap semua pelanggaran LLAJ, ini bagian upaya menuju Zona Keselamatan Sultra," tukas Benny.

Sementara,  perwakilan Ditlantas Polda Sultra AKBP Jarwadi  menjelaskan, Polda Sultra akan  bekerja sama dengan BPTD Wilayah XVIII Prov. Sultra dan instansi terkait guna menjaga keamanan dan ketertiban  berlalu lintas  di wilayah Sultra.

"Kami bersama BPTD Wil.  XVIII Prov. Sultra dan seluruh instansi terkait akan berupaya agar transportasi di Provinsi Sulawesi Tenggara  bisa tertib seperti di kota-kota lain di Indonesia," jelas Jarwadi.

Setelah Rapat ini, aku dia, pihak Polda Sultra akan melaksanakan pengakan hukum. Penegakan hukum nantinya akan menertibkan dan menindak seluruh pelanggaran yang ditemukan di lapangan, tanpa toleransi." tutur Jarwadi.(Fdl/Hms-helmi)