DTKJ Gelar Rapat Pleno II, Ini Isu Hangat Yang Dibahas
Kamis, 16 April 2020, 14:32 WIB
BisnisNews.id -- Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) di Jakarta, Kamis (16/4/2020) menggelar Rapat Pleno II sejak dilantik untuk masa jabatan 2020-2023 mendatang. DTKJ harus semakin kuat dan menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta sekaligus penyambung aspirasi masyarakatnya.
Rapat dilakukan secara daring dan dibuka oleh Ketua DKTJ Dr. Haris Muhammadun dan dihadiri seluruh anggota termasuk perwkilan dari Dishub DKI Jakarta, yaitu Sekdishub Massdes Arrouffy.
Sementara, pembahasan rapat pleno dipimpin Waka DTKJ B. Limbong. Rapat pleno DTKJ berjalan lancar dan kondusif, dengan agenda utama laporan program dari setiap Komisi di DKTJ.
Sementara, anggota DTKJ periode 2020-2023 adalah Dr.Ir.Haris Muhamamadun (Ketua), Berman Limbong (Waka DTKJ), Devi Anggraini hadi, ST, MT, Prof.Ir Leksmono Suryo Putranto, MT, Ph.D (Ketua Komisi Litbang), Eva Azhra Latifa, ST, MT, Teddy Kurniawan R, Dipl, W.Ing, Sudaryatmo (Ketua Komisi Hukum dan Humas), Fitra Ratory, AKBP Herman, R.Jachrizal Sumabrata, H. Abdul Gafur, Ir. Prayudi, ST, MT (Ketua Komisi Tarif dan Pembiayaan), Rikobimo Ridjal Badri, ST,Daryono, SH, Ajad Sudarajad dan Dishub Pemorv DKI Jakarta (Ex Officio).
Menurut Haris, DKTJ sekarang harus ikut mengambil peran dan bisa memberikan saran dan masukan yang baik dan berarti kepada Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan Jakarta dalam mengambil kebijakan umum di sektor transportasi.
"Oleh karena itu, setiap Ketua Komisi di BPTJ bersama timya harus membuat program kerja yang baik, tegas dan aplikabel untuk kebaikan transportasi umum di Kota Jakarta," kata Haris lagi.
Menurut alumni STTD Bekasi itu, ada beberapa isu penting yang perlu dibahas dan DTKJ harus ikut mengambil peran melalui komisi yang ada, antara lain, Komisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Komisi Tarif dan Pembiayaan, Komisi Kelaikan dan Keselamatan, serta Komisi Hukum dan Humas.
Ketua Komisi Kelaikan dan Keselamatan Prayudi dalam paparannya menyampaikan, banyak hal terkait moda transportasi umum di Jakarta yang perlu dibenahi, khususnya terkait keselamatan dan kenyamanan. Ambil contoh TransJakarta, masih harus dibenahi. Fasilitas yang masih kurang, belum standar bahkan belum semua fasilitas umum ramah difabel.
"Dari survey tim Komisi Kelaikan dan Keselamatan, banyak halte TransJakarta yang masih kelebihan kapasitas. Calon penumpang menumpuk, dan itu berbahaya di tengah pandemi covid-19 sekarang. Selain itu, headway atau jarak antarbus yang idealnya 5 menit sekali, kadang molor menjadi 10 menit bahkan lebih. Akibatnya, penumpang menumpuk di halte," sebut Yudi, sapaan akrab dia.
Ke depan, menurut dia, perlu ada standarisiasi halte TransJakarta serta temperatur di dalamnya. Berapa kapasitas penumpang yang bolehh masuk, dan bagaimana pengaturannya harus jelas.
Integrasi Tarif Antarmoda
Sementara, Jachrizal dan Rikobimo Ridjal Badri dari Komisi Tarif dan Pembiayaan menyampaikan, dari antara beberapa hal yang perlu diselesaikan di Jakarta adalah integrasi tarif antara moda transportasi, seperi KRL, TransJakarta, MRT Jakarta, LRT dan lainnya.
"Untuk membahas semua itu, harus jelas berapa porsi subsidi Pemprov DKI melalui APBD, apa saja komponen subsidi itu dan semua harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Riko.
Selain itu, lanjut Niko, untuk MRT Jakarta misalnya, pembahasan tarifnya harus cepat tapi tetap mengedepankan aspek kehati-hatinya dan akuntabel.
"Porsi subsidi dalam tiket MRT harus jelas, berapa beban Pemda/ APBD dan berapa yang harus ditanggung konsumen. Dengan begitu, tidak akan menimbulkan kecemburuan sosia antarmda transportasi, terutama dibawah Dishub DKI Jakarta," jelas Riko.
Seperti disampaikan Ketua DTKJ Haris Muhammadun, peran dan citra lembaga DKTJ ke depan harus makin baik, jelas dan benar-benar menjadi mediator antara aspirasi masyarakat dengan Pemda DKI Jakarta serta operator transportasi.
"Perlu membangun citra DTKJ yang baik, dan tentunya harus diimbangi dengan kerja serta hasil atau rekomendasi ke Gubernur DKI Jakarta yang benar-benar berbobot," kata Sudaryatmo, Ketua Komisi Hukum dan Humas DTKJ.
Oleh karena itu, dalam usulan program kerja yang diajukan, Sudaryatmo ingin ada komunikasi yang baik DTKJ, Pemprov DKI Jakarta/ Dishub serta masyarakat melalui media massar yang ada dan eksis di Ibukota Jakarta.
Ke depan, menurut aktivis YLKI itu, DTKJ perlu menginisiasi berbagai program, mulai press release, media visit, kunjungan ke lapangan/ operator transportasi dan lainnya. "Selain itu, DTKJ perlu membangun dan memperkuat peran dan fungsi media sosial (medsos) agar bisa menyampaikan pesan dan edukasi ke masyarakat dengan baik, selain sinergi dengan media massa yang sudah eksis saat ini," tegas Sudaryatmo.(helmi)
