Gurita Korupsi, Opsi Mundur Lebih Terhormat

Ilustrasi korupsi (google)

Bisnisnews.id - Korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan bukan mengecil tapi makin menggurita. Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menyarankan sebaiknya pimpinan yang tidak mampu mundur dan itu lebih terhormat.

PT Adhiguna Keruktama, adalah perusahaan pengerukan yang menjadi langganan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub. Catatan Center for Budget Analysis menyebutkan, perusahaan itu menangani delapan proyek dengan nilai Rp413.397.994.000.

Berdasarkan catatan Center for Budget Analysis (CBA), Kementerian Perhubungan sendiri, memiliki Proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan Tanjung Emas tahun anggaran 2017 yang dijalankan Kemenhub melalui kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Tanjung Emas. Berdasarkan data, anggaran yang disiapkan untuk proyek ini di 2017 sebesar Rp45.015.800.000.

Sedangkan yang memenangkan proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan Tanjung Emas, memang benar adalah perusahaan PT Adhiguna Keruktama yang berdomisili di Jakarta Utara. Adapun nilai proyek yang diajukan PT Adhiguna Keruktama sebesar Rp44.518.000.000.

Mengacu data-data tersebut, Center for Budget Analysis mendorong KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi terkait proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dijalankan Kemenhub, khususnya yang melibatkan PT Adhiguna Keruktama.

"Karena berdasarkan catatan kami, perusahaan tersebut merupakan langganan dari proyek-proyek besar Kemenhub," jelas Jajang pada Bisnisnews, Jumat (25/8/2017) di Jakarta, menyikapi terbongkarnya mega korupsi yang diduga dilakukan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Antonius Tonny Budiono dan rekanannya  Adiputera Kurniawan dari PT Adhiguna Keruktama.

Antara tahun 2016 sampai 2017 saja, nilai proyek yang dimenangkan PT Adhiguna Keruktama sebesar Rp179.227.397.000.

KPK diingatkan jangan sampai berhenti di proyek tahun 2016 dan 2017 saja, karena sedikitnya antara tahun 2012 sampai 2017 terdapat delapan proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Misalnya Pekerjaan Pengerukan Alur PelayaranPelabuhan Tanjung Emas Semarang Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017 semuanya diborong PT Adhiguna Keruktama. Dari lima proyek tersebut PT Adhiguna mendapatkan gelontoran anggaran dari Kemenhub sebesar Rp212.028.697.000.

Adapun tiga proyek lainnya yakni Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Laut Kumai Tahun Anggaran 2014, Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Samarinda Tahun Anggaran 2016, dan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016. Total anggaran yang dihabiskan dan lagi-lagi masuk kantong PT Adhiguna sebesar Rp201.369.297.000.

Jika ditotal, nilai delapan proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama sangat fantastis mencapai Rp413.397.994.000.

Hal ini mengindikasikan, praktik permainan proyek di tubuh Kementerian Perhubungan yang dipimpin Budi Karya Sumadi sudah lama terjadi.

"Sangat disayangkan gurita korupsi di tubuh Kemenhub yang dinahkodai Budi Karya bukannya mengalami perbaikan, justru semakin menjadi-jadi " kata Jajang.

Menurut Center for Budget Analysis, sebaiknya Jokowi kembali mempertimbangkan untuk mencari Menteri Perhubungan yang lebih tegas alias baru. Jangan sampai proyek-proyek strategis nasional yang dijalankan Kemenhub, dijadikan ajang bancakan oknum-oknum tidak bertanggungjawab, karena menterinya kurang tegas.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8/2017) malam. Dalam kasus suap dan gratifikasi Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antonius Tonny Budiono‎ terkait penerimaan uang untuk perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla tahun anggaran 2016-2017.

Salah satunya, menurut Basaria proyek tersebut terkait pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah tahun anggaran 2017, dan proyek ini dimenangkan oleh PT Adhi Gunakeruktama.

Anak buah korupsi, Menhub undur diri

Dalam contoh kasus yang kurang lebih serupa, pada 2011, Menteri Perhubungan Brasil mengundurkan diri karena skandal korupsi dalam pelayanannya.

Alfredo Nascimento mengundurkan diri setelah sebuah majalah menduga staf di kementriannya mengambil keuntungan uang dari kontrak infrastruktur pemerintah.

Nascimento membantah melakukan kesalahan, dan mengatakan bahwa dia akan bekerja sama dengan penyelidikan apapun.

Kepala stafnya, Antonio Palocci, juga mengundurkan diri setelah pers mempertanyakan akumulasi kekayaannya yang cepat. Dia juga membantah melakukan kesalahan.

Pengunduran diri Nascimento terjadi 4 hari setelah majalah berita Brasil, Veja, menuduh 4 stafnya membebankan komisi tidak beraturan pada kontrak negara. Keempatnya dipecat dari pekerjaan mereka saat itu.

Waktu itu, Kementerian Perhubungan Brazil mengeluarkan sebuah pernyataan di situsnya, menyatakan Nascimento meminta pihak berwenang untuk menyelidiki hal tersebut.

Dikatakan bahwa dia "memutuskan meminta kantor Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan terbuka" karena tekadnya berkolaborasi "secara spontan" untuk "mengklarifikasi kecurigaan mengenai kinerja Kementerian Perhubungan".

Kemudian dia mengatakan bahwa dia telah memberi wewenang kepada penyidik ​​untuk mengakses data perbankan dan keuangannya.

Surat kabar lain pada saat itu, O Globo, juga mempertanyakan perusahaan konstruksi milik anak laki-laki Nascimento tumbuh cepat dalam waktu singkat.

Konstruksi adalah bisnis besar di Brasil pada tahun itu. (Syam S)