Ini Lima Program Prioritas Presiden Jokowi Lima Tahun Mendatang
Minggu, 20 Oktober 2019, 18:59 WIB
BisnisNews.id -- Presiden Jolowi menegaskan, potensi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja.
"Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul. Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif," kata Presiden Jokowi dalam pidato awal sebagai Presiden RI di Gedung MPR Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Oleh karena itu, lanjut dia, 5 tahun ke depan yang ingin kita kerjakan: Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita.
"Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita," kata Jokowi.
Oleh karenanya, kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," jelas Presiden Jokowi.
Kedua, menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, papar Jokowi, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar.
"Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU," sebut Jokowi.
Implikasinya, aku putra Solo itu, jika ada puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.
Potong Jalur Birokrasi
Keempat, urai Presiden Jokowi, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong.
"Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan. Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," pinta Jokowi.
Selanjutnya, Jokowi juga akan minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," terang Jokowi.
Pada akhirnya, tambah Jokowi, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam, menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.
"Dengan begitu akan mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Jokowi.(helmi)
