Jepang Bingung, Biaya Kereta Trans-Jawa Membengkak 4 Kali Lipat
Selasa, 03 Januari 2017, 12:35 WIB
Bisnisnews.id - Rencana Indonesia untuk membangun kereta api trans-Jawa dengan bantuan dari Jepang telah menggelembung 4x lipat menjadi 100 trilyun rupiah, membuat Jepang makin berhati-hati dalam bernegosiasi dengan Indonesia
Proyek rel dengan panjang 750 km ini akan menghubungkan Jakarta - Surabaya dalam 5 jam saja pada 2019. Awalnya negosisasi yang memakan biaya 25 triliun rupiah ini, hanya mencakup pembenahan kereta api yang ada agar bisa lebih cepat, melalui pengurangan 800 perlintasan dan belokan tiba-tiba. Mesin diesel sendiri masih tetap digunakan.
Pada bulan Mei 2016, Presiden Joko Widodo telah mengunjungi Menteri Shinzo Abe, PM Jepang untuk menegosiasikan rencana pembangunan ini dan Tokyo berkontribusi melalui pinjaman yen yang didukung pemerintah.
Tapi Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet pada akhir Juli dan mengganti Menteri Perhubungan dan Keuangan. Sejak itu, rencana malah membengkak 4 kali lipat menjadi 100 triliun rupiah, dengan penambahan kereta api listrik, memperbarui sistem lalu lintas dan lain-lain.
Menurut berita politik ekonomi Asia Nikkei, seorang pejabat Kementerian Perhubungan Indonesia mengatakan bahwa rencana ekspansi ini dibuat untuk menguntungkan pihak Jepang juga, namun yang ada malah membuat Tokyo bingung untuk melangkah.
Bantuan pembangunan resmi dari Jepang dalam bentuk pinjaman yen sebenarnya bisa meningkatkan defisit Indonesia untuk sementara. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mulai menyerukan proyek kemitraan publik-swasta agar Jakarta tidak terlalu terbeban. Sri Mulyani juga tidak berniat menggunakan jaminan pemerintah untuk kemitraan tersebut, sehingga sektor swasta terlindung dari risiko.
Tapi rencana tersebut akan benar-benar mustahil dengan hanya sektor swasta yang terlibat, seorang eksekutif manufaktur Jepang menentang.
Selain itu, proyek rel kecepatan tinggi Cina dan Indonesia juga terhenti karena preseden kemitraan publik-swasta. Kereta api Jakarta-Bandung diproyeksikan memakan biaya 5,5 miliar dollar patungan antara perusahaan dari kedua negara. Tapi, malah mengalami kesulitan pembebasan lahan dan pengadaan dana, dengan kemajuan yang hanya sedikit sejak satu tahun lalu.
Indonesia baru-baru ini mengirim Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinasi kelautan ke Jepang untuk bernegosiasi. Presiden Jokowi bertujuan untuk mencapai target pembangunan infrastruktur tertentu pada 2019, saat masa jabatan pertamanya berakhir. (marloft)