Kadin Menilai, Kesetaraan Sektor Transportasi Minim
Senin, 17 Oktober 2016, 10:52 WIB
Bisnisnews.id-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, masih ada kekurangan yang harus diselesaikan. Yakni soal minimnya perlakukan kesetaraan terhadap industri transportasi nasional.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto mengatakan saat ini dunia transportasi nasional bergerak sangat dinamis, sehingga perlu diimbangi dengan kebijakan tepat. Ini menjadi penting, untuk mendorong perkembangan transportasi nasional secara berkelanjutan dalam menghadapi persaingan di era pasar bebas.
" Transportasi menjadi kunci memenangkan persaingan," kata Carmelita, Senin (17/10/2016) di Jakarta.
Kendati demikian, Kadin mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah, seperti komitmen membangun sejumlah jalan tol, rel, kereta api, bandara dan pelabuhan yang dilakukan secara masif dalam beberapa waktu terakhir. Namun memang ada beberapa kebijakan yang harus ditinjau ulang.
Menurutnya, transportasi darat, laut hingga udara memiliki catatan khusus yang perlu dibenahi, agar setiap sektor itu menjadi lebih efisien. Dengan dibangunnya sejumlah infrastruktur yang dilakukan pemerintah, diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan konektivitas dan kelancaran ditribusi barang.
" Pembangunan, penambahan dan pelebaran jaringan transportasi serta perbaikan rel dan jalan dari dan menuju ke bandara, ke pelabuhan itu sangat penting. Tidak jarang pelabuhan dibangun cukup bagus tapi belum diiringi dengan akses jalan yang memadai," jelasnya.
Selain pengembangan infrastruktur transportasi, Kadin juga menyoroti kebijakan pemerintah yang menerapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dinilai memberatkan industri transportasi nasional.
" Kami cukup mengerti bahwa itu memang harus naik, namun diharapkan jangan terlalu naik, kan seharusnya perlu dilihat lagi itu kenaikannya untuk apa? Nanti perbaikan pelayanannya seperti apa," kata Carmelita.
Menurut Carmelita, pihaknya tengah merumuskan rekomendasi dari dunia usaha untuk diberikan kepada pemerintah dalam waktu dekat ini, termasuk saran-saran atas regulasi yang ditetapkan pemerintah yang kurang pas bagi pengembangan transportasi nasional.
" Kami akan
memberikan respon yang konstruktif kepada pemerintah. Memang permasalahan
teknis di sektor transportasi baik itu darat, laut dan udara itu tetap kami
perhatikan, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana mencari solusi yang
lebih strategis, Seperti, bagaimana menciptakan sistem logistik nasional yang
efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Untuk semua itu kami ingin
berdampingan dengan pemerintah," jelasnya.
