Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Raih Penghargaan WBBM Dari Menteri PANRB

Kepala Otiritas Pelabuhan Tanjung Priok Capt Hermanta terima penghargaan WBBM dari Menteri PAN-RB (dok-op)

BisnisNews.id --  Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (OP), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerima penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Tjahyo Kumolo yang didampingi oMenteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Capt Hermanta pada hari ini, Selasa (10/12/19) di hotel Bidakara Jakarta. 

WBBM merupakan predikat tertinggi di Indonesia yang diberikan kepada unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. 

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia). Hal ini dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (K/L) yang melakukan percepatan reformasi birokrasi. 

Sebelumnya Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres), KH Ma'ruf Amin didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahyo Kumolo membuka acara yang dilanjutkan dengan penyerahan apresiasi dan penghargaan kepada Menteri  atau Kepala Lembaga yang telah menerapkan pembangunan Zona (ZI) Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Pada kesempatan tersebut Wapres menyampaikan  Zona Integritas perlu diterapkan guna meningkatkan profesionalisme aparatur dan meminimalisir potensi korupsi dalam memberikan pelayanan publik. Beliau mendorong seluruh instansi pemerintahan untuk menerapkan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. 

“Sukses tidaknya agenda pembangunan yang diusung Presiden akan bergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi di pemerintah” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Selain bersih dari korupsi, pelayanan dan birokrasi perlu percepatan, karena masayarakat publik sangat memerlukan percepatan tersebut" Tutur Wapres KH Ma'ruf Amin. 

Lebih lanjut dikatakan, instansi pemerintah harus memahami peran masing-masing dalam memberikan pelayanan yang baik dan memegang integritas birokrasi. “Hal ini akan berdampak pada kepuasan masyarakat, berpengaruh pada kepercayaan publik yang berujung pada produktivitas dan daya saing bangsa” Jelas Wapres.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahyo Kumolo mengatakan, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi, pihaknya memberikan penghargaan kepada Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas. Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB terhadap Unit Kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi pelayanan. 

Miniature Pelaksanaan Reformasi 

Menpan RB menjelaskan bahwa zona integritas merupakan miniature pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan bugaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. 

“WBK dan WBBM merupakan predikat yang diberikat kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen kuat untuk memberantas korupsi serta meningkatkan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Unit kerja tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja lainnya” tutur Menpan RB.

Pada tahun 2019 ini, terdiri dari 473 unit kerja yang ditetapkan sebagai WBK dan 34 unit kerja ditetapkan WBBM dari 63 Instansi Pemerintah yang berhasil melakukan pembangunan ZI.  

Pemberian penghargaan juga diberikan kepada 16 Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda yang melakukan perubahan. Mereka adalah pimpinan yang berhasil secara massive mendukung sehingga setidaknya terdapat minimal 5 unit kerja  pada instansinya yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM.(nda/helmi)