Lelang Proyek Hunian Korban Tsunami Banten dan Lampung Menunggu Kepastian Lokasi

Bisnisnews.id -  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum bisa  melakukan lelang proyek hunian bagi warga yang menjadi korban bencana alam tsunami  Banten dan Lampung sebelum ada kepastian lokasi.

Kepastian lokasi bagi korban bencana tsunami tersebut itu merupakan benang merah Rapat Koordinasi Rencana Penanganan Infrastruktur di Wilayah Terdampak Tsunami Banten dan Lampung yamg dipimpin Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid,   Jum’at (25/1/2019) di kantor  Kementerian  PUPR, Jakarta

Rapat yang dihadiri  Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Plt. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan perwakilan dari Direktorat Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR tersebut menyepakati  kepastian lokasi lahan sebelum dilakukan lelang.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi  seperti dilansir  Antara menjelaskan,  Ditjen Penyediaan Perumahan siap membantu dalam pembangunan hunian tetap bagi para korban tsunami. Meskipun demikian, pihaknya berharap agar Pemda bisa memastikan lahan mana yang akan digunakan untuk lokasi pembangunannya.

Khalawi menjelaskan, pihaknya sudah menerima permohonan bantuan perumahan dari pemerintah provinsi setempat yang terkena dampak tsunami.

Diantaranya,  Lampung, jumlah rumah yang akan dibantu sesuai surat permohonan dari Pemda adalah 491 unit. Sedangkan untuk di wilayah Pandeglang berjumlah 717 unit rumah. Jumlah permohonan tersebut adalah jumlah rumah yang mengalami kerusakan berat dan kerusakan total akibat bencana tsunami yang terjadi tanggal 22 Desember tahun lalu.

Pihaknya juga berharap Pemda setempat ikut membantu masyarakat agar memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan ringan dan kerusakan sedang.

Sementara itu, dan Plt. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyatakan, jumlah rumah yang mengalami kerusakan di Lampung Selatan akibat tsunami berjumlah 537 unit rumah. Pemda pun sudah menyiapkan lokasi pembangunan untuk Huntap dan dana sekitar Rp8 miliar untuk penanganan pasca tsunami ini. 

Hal senada juga disampaikan Bupati Pandeglang Irna Narulita. Berdasarkan data yang dimilikinya rumah yang terkena dampak bencana tsunami berjumlah 824 unit.

Untuk pembangunan hunian sementara bagi para pengungsi saat ini sudah dibantu oleh Kementerian BUMN dan BNPB. Menurutnya Kementerian PUPR juga sangat merespon baik adanya permohonan relokasi hunian bagi warga.

Untuk itu, Pemkab Pandeglang sudah menyiapkan lokasi di enam titik yang berada dienam kecamatan untuk relokasi warga.

Irna menjelaskan alokasi tanggap darurat Pemkab Pandeglang kurang dari Rp700 juta, sehingga pihaknya berharap Pemprov Banten dan Kementerian PUPR bisa membantu untuk relokasi warga.

”Kami juga dibantu oleh Gubernur Banten untuk pembebasan dua lokasi lahan. Yang pasti lahannya aman lokasinya sehinga warga tidak was-was lagi,” harapnya. (*/Jam)