Luhut: Presiden Bilang, Bandara Serahkan Saja Sama Swasta
Kamis, 01 Februari 2018, 14:22 WIB
Bisnisnewa.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, memgatakan, dirinya telah dipanggil Presiden Jokowi dan diperintahkan agar sejumlah bandara segera diserahkan kepada pihak swasta.
Di Pakistan saja, bandara di Ibu Kota Negara, Islamabad diserahkan China bahkan bandara itu dikasih nama Xi Jinping. Gila itu namanya, dan tidak mungkin diterapkan di Indonesia.
Kata Presiden, ungkap Luhut, lapangan terbang (bandara) diberikan saja ke swasta. Seperti Silangit, Jakarta, Bangka Belitung dan lajn-lain.
"Saya dipanggil jam 11 pagi kemaren oleh pak presiden. Itu lapangan terbang, Pak Luhut, kasihin saja. Seperti Silangit, Jakarta, Bangka Belitung, kasih privatisasi saja. Siapa yang masuk, asal hitungannya jelas," jelas luhut, Kamis (1/2/2018) sambil menirukan ucapan Presiden Jokowi.
Saat dirinya ketemu presiden, juga sempat diceritakan soal investasi China melalui One Belt Road disebesar 60 miliar dolar AS di Pakistan. Presiden Jokowi mencontohkan bandara di ibukota Pakistan, Islamabad, bahkan dibangun China dan akan dinamakan dengan nama Presiden China, Xi Jinping.
Presiden, kata Luhut terheran-heran dengan investasi China dan begitu beraninya Pakistan soal nama bandara di ibu kota negaranya. "Gila," kata luhut menirukan percakapan dirinya dengan Presiden Jokowi.
"Lapangan terbang namanya Xi Jinping Airport. Saya terkaget-kaget kok Xi Jinping Airport bisa begini. Saya tanya kok bisa, tapi kata presiden, Ya biarin aja namanya karena katanya itu barangnya milik dia, nanti 10 tahun kemudian bisa diganti namanya. Itu cerdik," kisahnya.
Kalau di Indonesia, mungkin sulit diterapkan tapi bisa dengan cara lain.
Negara sekelas Pakistan bisa melakukan ide itu secara cerdik dan mampu membangun bandara kelas internasional. Indonesia belum ada apa-apanya.
Terkait rencana menyerahkan bandara ke swasta, Menko Maritim Luhut, menjelaskan, yang diserahkan pengelolaannya bukab memiliki. "Akan kami kerjakan, jadi swasta bisa hidup," katanya.
Luhut menjelaskan, agar tidak ada salah persepsi bahwa pemerintah jual aset. Yang dilakukan adalah kerjasama dengan batas waktu tertentu karena APBN tidak sepenuhnya bisa diandalkan.
Batas waktu bisa 30 tahun, atau kurang dari itu, tapi setelah itu, kembali ke negara. Tentu, kata Luhut infrastrukturnya sudah bagus dan pemerintah tidak perlu pakai APBN.(Adhitio/Syam)
