Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Natuna 

Bisnisnews.id - Pengembangan industri di kawasan Timur Indonesia, seperti Natuna sangat diperlukan untuk membangun perekonomian sekaligus menekan disparitas harga, terutama kebutuhan pokok. Industri itu diharapkan dapat mengurangi subsidi program tol laut yang sekarang ini dilaksanakan PT Pelni dan anak-anak usaha BUMN.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, keseimbangan harga antara Barat dan Timur sangat diperlukan, agar ada kesetaraan. Setidaknya, harganya tidak terlalu tinggi dibanding kawasan Barat atau Jawa.

" Pemerintah memang mendorong industri dibangun di kawasan Timur, untuk mengurangi beban subsidi tol laut. Subsidi pemerintah ini kan ada batas waktunya, makanya diharapkan industri disana  cepat tumbuh sehingga perekonomian dapat berkembang dan daya beli masyarakat meningkat," kata Menhub Budi, kemarin, di terminal penumpang Tanjung Priok usai melepas keberangkatan kapal KM. Caraka Jaya Niaga (CJN) milik PT Pelni, yang melaksanakan program tol laut ke Pulau Natuna.

Kepulauan Natuna memiliki potensi alam laut yang cukup besar, seperti ikan segar yang sangat dibutuhkan masyarakt di Jawa atau Jakarta. Produk nelayan di kepulauan itu selama ini kurang bagus distribusinya, karena terhalang alat angkut.

" Pada musim-musim tertentu ombak di kepulauan Natuna sangat tinggi, sehingga kapal kecil tidak bisa merapat. Sekarang kan kapal yang kita pakai besar, tidak ada masalah dan kapal tetap bisa merapat ke dermaga," kata Menhub.

Dikatakan, saat ini, baru ikan tuna yang bisa diangkut balik ke Jakarta, nantinya diharapkan ada industri lain berdiri di pulau itu. " Ini adalah terobosan yang dapat merangsang pertumbuhan pasar sehingga swasta dapat berinvestasi di Natuna," jelasnya.

PELAYARAN SWASTA

Pelaksanaan program tol laut ini, kata Menhub bukan hanya didominasi BUMN dan anak usahanya, tapi juga  melibatkan swasta pada sejumlah rute. Peranan pelayaran swasta ini diperlukan untuk lebih mempercepat pertumbuhan di pulau-pulau terluar.

" Tol laut untuk pelayaran swasta sudah bisa dimulai pada 2017. Sekarang baru proses lelang," jelasnya.

Terkait keterlibatan sasta dalam program tol laut itu, Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto sejak awal telah mengusulkan kepaa pemerintah agar program tol laut itu melibatkan swasta. Pemerintah tidak perlu lagi meyediakan kapal, seperti sebelumnya, tapi serahkan kepada swasta untuk menyediakan kapal sesuai kebutuhan.

" Kalau swasta diberikan kesempatan, pemerintah tidak perlu membangun kapal baru, serahkan pada swasta,"  kata Carmelita.

Program tol laut ini, kata Carmelita, tujuannya untuk membuat keseimbangan harga dan mendorong perkembangan perekonomian. Salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah ialah membagun industrinya dan mengendalian harga kebutuhan pokok.

Kata Carmelita, kalau industrinya dibangun dan harga kebutuhan pokok dikendalikan pemerintah, maka dengan sendirinya bila ini berkembang baik, ada barang yang diangkut, kapal akan merapat. " Artinya pemerintah tidak perlu repot," jelasnya.

Kendati demikian dia mengakui dan memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah melibatkan swasta dalam melaksanakan program tol laut.  " Ya mudah-mudahan program ini benar-benar bisa sukses," jelasnya.

Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Elfien Goentoro mengatakan, pelaksanaan tol laut yang dipercayakan kepada kapal-kapal Pelni ini, bukan semata-semata didasarkan kepada pendapatan tapi peranan BUMN dalam menekan disparitas harga.

Dia mencontohkan, di Kepulauan Natuna, dimana PT Pelni ditugaskan pemerintah melayani seluruh kebutuhan pokok, diharapkan dapat menekan tingginya harga dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Kata Elfien, manajemen PT Pelni dan anak usahanya juga mendukung kebijakan pemerintah mengebangkan industri di ke pulau itu. " Saat ini kita baru mendapatkan angkutan balik dari sana ikan segar, diharapkan ada industri lain yang juga berdiri disana sehingga ada barang yang diangkut kapal dari Natuna lebih banyak lagi." kata Elfien.

Pada rute tol laut logistik ini, mengoperasikan KM. Caraka Jaya Niaga (CJN) 34 dari Tanjung Priok-Tarempa-Natuna PP dengan lama pelayaran 14 hari. ‎‎ Dari Jakarta kapal mengangkut barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk kebutuhan pembangunan.  Bahan pokok pengirimnya dilayani RNI dan Pelni Logistik.‎  Sedangkan Perinus akan mengisi muatan balik perikanan.‎

‎" Kami akan mengatur terkait angkutan laut (shipping) dan stevedoring, beberapa rute yang akan dijalankan yaitu Jakarta - Natuna - Tarempa - Jakarta. RNI mengatur terkait distributor kebutuhan pokok dengan target awal 30 box per bulan,"  jelasnya.

Tol laut ke Natuna sudah dijalani sejak 4 November 2015. Dengan ide Kemenhub mengemas Tol Laut Logistik di Natuna lebih komprehensinshif melalui sinergi BUMN, nantinya akan lebih  optimal dalam jalur pelayaran serta jadwal pelayaran secara rutin menuju Kepulauan Natuna.‎‎

Salah satu  indikator keberhasilan dari model Tol laut logistik di Natuna ini yaitu, jangka pendeknya yaitu menurunkan waktu bongkar muat, harga bahan kebutuhan pokok, barang penting dan ketersediaan stok barang.