Monopoli Pedagang, Penurunan Harga Hanya Mencapai  20 Persen

Bisnisnews.id-Kendati program tol laut sudah berjalan dua tahun,  namun pemerintah masih mengalami kesulitan  memangkas biaya tinggi logistik, terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Salah satu penyebabnya ialah mahalnya ongkos angkut dan rendahnya infrastruktur transportasi di pedalaman. Penyebab lain ialah, adanya monopoli para bandar, sehingga harga barang tetap tinggi.

Meski begitu, kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, tetap ada penurunan, meskipun  belum seperti yang diharapkan.

Tingkat penurunan harga pada sejumlah pulau dan desa terpencil di KTI,  lanjut Menteri Perhubungan Budi Karya  hanya sekitar 20 persen.  Angka penurunan itu sudah cukuo bagus untuk kebih meningkatkan daya beli masyarajat, terutama kebutuhan sembilan bahan pokok dan bangunan yang selama ini banyak dikeluhkan masyrakat.

"Sebenarnya ada penurunan harga 30 sampai 40 persen, tapi kami pakai patokan 20 persen," jelas Menhub Budi, Selasa (10/10/2017) di sela-sela acara ngobrol barwng Tempo tentang
'aktivitas  program jembatan  udara dalam mengurangi  disparitas harga  di wilayah Indonesia Timur.'

Soal adanya oknum oedagang yabg bermain-main, ditemukan saat dirinya dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Waingapu Sumba Timur NTT. Harga di pasar tidak turun dan saat disekidiki, ternyata ada iknum pedagang yang bermain sehungga harga tetap tinggi.

Untuk mengantisjpasi adanya monopoli pedagang, pemerintah menginisiasi prkgram 'rumah kita' yaitu gudang logistik di sejumlah pulau. Dari gudang itu, selanjutnya didistribusikan ke sejumlah desa.

"Biaya angkutnya memang masih tinggi tapi dengan adanya pengendalian melalui rumah kita harga sudah bisa turun dan pasokan kebutuhan terpenuhi,"jelasnya.

Kesulitan transportasi menjadi pemicu tingginya biaya logistik di KTI, terutama di Papua.  Dimana program tol laut yang diusung pemerintah  belum signifikan mendongkrak daya beli masyarakat.

Ada sejumlah daerah yang memang tidak bisa dijangkau dengan jalur darat dan perlu ada alternatif angkutan melalui jalur udara. " Program ini kami harapkan bisa menekan harga sekitar 20 persen. Sehingga saudara kita di pedalaman dan pegunungan bisa menikmati kebutuhan pokok sama seperti kita di Jawa," jelaa Menbub Budi.

Tak Pengaruhi Harga

Secara terpisah, Kadisperindag sekaligus Assisten II Setda Kaimana, Papua, Martinus Furima  mengatakan tol laut tidak berpengaruh terhadap harga barang-barang di Kaimana, bahkan cenderung harga barang di daerah ini naik 10%.

"Tetapi ada juga barang tol laut turun harganya, namun tidak signifikan, sangat kecil, sehingga tidak berpengaruh terhadap masyarakat di Papua, karena masyarakat selama ini sudah terbiasa membeli barang dengan harga mahal disini," tuturnya saat dihubungi Bisnisnews.id.

Untuk itu,  pihaknya segera akan membentuk panitia pengawas untuk jasa angkutan tol laut ini. Dengan pengawasan itu diharapkan paket kkriman barang melalui kapal tol lait tidak disalahgunakan.

Hingga tahun ini, pemerintah sudah menganggarkan Rp355,05 miliar untuk program subsidi tol laut ini, dimana Rp 226,43 miliar berupa penugasan yakni kepada PT Pelni dan Rp128,61 miliar melalui pelelangan umum yakni perusahaan pelayaran swasta tersebut.  (Syam S)