Pagu Anggaran BMKG 2017 Sebesar Rp. 1,592 triliun
Rabu, 26 April 2017, 12:11 WIB
Bisnisnews.id-Pagu anggaran
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 2017 sebesar 1,592 triliun. Sedangka pagu Indikatif BMKG Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1,7029 Triliun atau naik sebesar Rp110 mliar.
Rencana kerja dan anggaran itu disampaikan Kepala BMKG Andi Eka Sakya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG 2017 di Jakarta, Selasa (25/4/2917) yang dibuka Menteri Perhubungan Budi Karya Suma. Dijelaskan, anggaran itu diikuti dengan perubahan paradigma penganggaran dari Money follow function menjadi Money Follow Program Prioritas.
Bila menelusur kembali ke dalam Rencana Induk BMKG 2015-2045, maka Periode Renstra 2015-2019 adalah tahapan penuntasan pondasi modernisasi layanan MKG.
Sesuai Menteri PPN/Kepala Bappenas No.137/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2017 tentang indikasi proyek prioritas rancangan awal RKPT Tahun 2018, BMKG mendukung 2 Proyek prioritas nasional (PN), yaitu :
Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata (Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10), BMKG akan memasang Low level Wind Shear Alert System (LLWAS) untuk penyediaan layanan informasi cuaca penerbangan di 3 bandara untuk mendukung pariwisata di Borobudur Jawa Tengah, Danau Toba Sumatera Utara dan Mandalika NTB;
Yang ke-dua ialah soal Infrastruktur Konektivitas dan Kemaritiman (Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara dan Intermoda), BMKG akan memasang Automatic Weather Observation System (AWOS) di 35 bandara untuk menyediakan layanan informasi cuaca pada saat Take Off dan Landing secara realtime, sebagaian besar lokasinya di wilayah Indonesia Timur yang tidak ada UPT BMKG.
Andi menjelaskan, kebijakan pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra BMKG Tahun 2015-2019.
Periode ini kni lanjut Andi sebut Tahap Penguatan Fondasi dengan beberapa kebijakan yaitu :
Dukungan 4 (empat) dari 10 (sepuluh) Program Prioritas Nasional.
Yaitu a). Prioritas Nasional untuk Ketahanan pangan, b). Prioritas Nasional untuk Konektivitas dan Kemaritiman, c). Prioritas Nasional Untuk Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata, dan d). Prioritas Nasional Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan untuk Pembangunan Wilayah. Sistem Peringatan Dini meliputi Gempabumi dan Tsunami (TEWS), Cuaca Ekstrim (MEWS) dan Iklim Ekstrim (CEWS);
Penguatan dan pengembangan Prakiraan MKG berbasis Dampak (Impact Base Forecasting) dan Peringatan Dini Berbasis Resiko (Risk Base Warning).
"Kebijakan layanan impact base forecasting and risk base warning. BMKG harus semakin mengembangkan metode-metoda pengolahan data dan informasi yang lebih operasional untuk meningkatkan ketepatan dan ketelitian prakiraan layanan informasi MKG, baik untuk peringatan dini dan layanan rutin.Termasuk Penguatan Sarana/Prasarana DiseminasiI informasi peringatan dini MKG yang berkesinambungan dengan memperhatikan Golden Time penanganan bencanan," jelasnya.(Syam S)
