Pemerintah Berharap Swasta Biayai Selisih Kekurangan Rp 800 Triliun

Bisnisnews.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali mengatakan, pemerintah tidak mempunyai banyak anggaran untuk membiayai seluruh infrastruktur, terutama transportasi. Dana pemerintah hanya Rp 500 triliun sedangkan kebutuhannya sekitar Rp 1300 triliun. Selisih kekurangan biaya pembangunan sebesar Rp 800 triliun itu, diharapkan masuk dari sektor swasta

Fokus pemerintah dalam pembangunan infrastruktur  transportasi ini juga menjadi salah satu pendorong tercapainya pertumbuhan nasional di atas 5 persen. Pemerataan pembangunan ini bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga di daerah-daerah pedalaman dan tertinggal.

" Kita membutuhkan lebih kurang Rp. 1300 triliun. Sementara dana pemerintah yang hanya ada RP. 500 triliun. Pemerintah memnginginkan swasta juga ikut dalam proyek-proyek infrastruktur transportasi, agar selisih pendanaan dapat diatasi," kata menhub Budi, saat membuka Property Leaders Dialogue di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Infrastruktur merupakan proyek masa depan. Sebagai contoh di kota besar seperti Jakarta, saat ini sedang gencar pekerjaan proyek infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan yang selama ini belum dilakukan.

"Kita ingin Jakarta berubah pada tahun 2018-2019 yakni Jakarta telah menerapkan konsep transportasi massal. Kita akan tinggalkan konsep transportasi yang membuat kemacetan. Saya yakin apabila MRT, LRT, BRT dan KRL kita tingkatkan kapasitasnya, pasti kemacetan akan berkurang dan sektor properti di Jakarta dan sekitarnya semakin tumbuh," tutur Menhub.

Kementerian Perhubungan saat ini sedang fokus mengembangkan beberapa proyek-proyek transportasi seperti di Toba, Yogyakarta dan Madalika.

"Untuk Toba, Bandara Silangit telah kita kembangkan dari bandara kecil menjadi bandara yang sudah internasional. Di Kulonprogro Yogyakarta kita akan membangun bandara dengan kapasitas 20 juta penumpang yang nantinya juga kita siapkan kereta bandara. Mandalika adalah subtitusi bali. Nanti kita akan memposisikan Mandalika sebagai low cost carrier terminal (LCCT) dimana dengan jumlah wisatawan yang banyak akan memberikan dampak yang bermanfaat dan masif di situ," terang Menhub.

"Secara nyata ada 20 pelaabuhan dan 10 bandara yang sedang kita lakukan kerjasama untuk konsesi selama 30 tahun. Artinya kita menghendaki swasta membangun dan mengelola proyek-proyek tersportasi tersebut secara profesioal. Disamping itu dana APBN akan kita bangun di lokasi terpencil, terjauh sesuai dengan Nawacita atau visi misi Pemerintah yang membangun dari pinggiran,"jelasnya. (Adhitio)