Penegakan Hukum Harus Dibenahi

Bisnisnews.id- Dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, masih banyak yang harus diberesi. Terutama di bidang hukum, yang masih tebang pilih dan tajam kebawah tapi tumpul ke atas.

Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafii menilai, perlu ada kesetaraan untuk menegakan hukum, jangan sampai ada pilih kasih. Masyarakat memerlukan kepastian, karena semua warga negara sama di mata hukum.

‎" Penegakan hokum untuk kesejahteraan masyarakat juga sangat penting. Seperti doa saya pada di Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2016 lalu,dimana ‎ hukum itu tajam cuma ke bawah tapi tumpul ke atas‎," jelasnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10) seperti dikutif Soksinews.

Dia mencontohkan, soal penuntasan ‎sejumlah kasus korupsi besar yang seharusnya menjadi prioritas tidak tersentuh oleh penegak hukum.

Adapaun sejumlah kasus korupsi besar itu adalah kasus pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang dikeluarkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, kasus dana talangan Bank Century, reklamasi Teluk Jakarta, lahan rumah sakit Sumber Waras dan kasus Transjakarta.

‎" Kemudian segi peningkatan kesejahteraan, saya tidak ingin dan tidak pernah sepakat kesejahteraan itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sekian persen,"  kata anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra ini.

Kata Syafii, kesejahteraan dapat diukur dari daya beli masyarakat dan menurunnya angka pengangguran. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Daya beli masyarakat terus merosot kaena banyak peruahaan yang menarik investasina.