Pengembang Wajib Bangun Shelter di Pemukiman
Selasa, 07 Februari 2017, 16:10 WIBBisnisnews.id-Pengembang di 17 wilayah pemukiman Jabodetabek diwajibkan menyiapkan infrastruktur angkutan umum bagi warga yang menghuni kompleks perumahan. Ini penting dilakukan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) Kementerian Perhubungan Elly Adriani Sinaga mengatakan, saat ini dari 17 wilayah pemukiman tercatat 450 ribu hektare lahan digunakan pengembang untuk kepentingan bisnis properti.
" Tahap awal ini pengembang kami wajibkan bangun shelter bus di dalam kawasan pemukiman. Agar penguni tudak lagi gunakan kendaraan pribadi.Kita tahu bahwa beban jalan sekarang sudah sangat padat," kata Elly, Selasa (7/2/2017) di Jakarta.
Jumlah kawasan permukiman di wilayah Jabodetabek terus meningkat dan tidak diimbangi dengan kehadiran sarana transportasi publik yang memadai menjadi salah satu pemicu terjadinya kemacetan. Pasalnya, para penghuni kawasan permukiman lebih memilih menggunakan angkutan pribadi dibanding kendaraan umum. Kita tahu
Menurut Elly berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, angkutan permukiman merupakan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.
Sampai 2019 diharapkan pengunaan angkutan umum bagi para penghuni di pemukiman mewah sebesar 40 persen dari 45 juta pengguna kendaraan pribadi di Jabodetabek.
Sebelumnya BPTJ telah melakukan survei pada kawasan permukiman dengan responden rata-rata lima persen dari jumlah Kepala keluarga (KK) setiap permukiman di wilayah Jabodetabek.
Hasil survei menunjukkan preferensi warga yang mau pindah ke angkutan permukiman premium rata rata 78 persen.
" Itu berarti, rata rata masyarakat permukiman sangat merespon positif berpindah ke angkutan permukiman," tutur Elly.
Disamping standar pelayanan, BPTJ juga menyediakan shelter yang bagus dan nyaman, sehingga warga yang tinggal di permukiman tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, tapi hanya cukup mengakses shelter dan menggunakan bus menuju tujuan.
" Dengan keberadaan angkutan permukiman, saya berharap, banyak masyarakat yang akan beralih menggunakan angkutan umum," ungkap Elly.
Menurut Elly, sebagai langkah awal beroperasinya angkutan permukiman, pada Selasa, 14 Februari 2017 Kementerian Perhubungan akan me-launching Bis JR Connecxion (JRC). Bus JRC akan berangkat dari kawasan permukiman di daerah penyangga Jadebotabek menuju pusat-pusat kegiatan di lima wilayah Jakarta.
Layanan angkutan permukiman (JR Connexion) disamping dilayani dengan bus yg memenuhi standar kualutas pelayanan yg mencakup keandalan juga disiapkan aplikasi moovit yg mampu memberikan layanan informasi uptodate terkait jadwal pemberangkatan dan rute yg dilalui, sehingga lebih memudahkan bagi para pengguna angkutan.permukimandalam menjacapau tujuan yg diinginkan.
Kedepan kita berharap semua layanan angkutan umum berbasis jalan dan rel sudah harus menggunakan IT, termasuk.manajemen operasi, seperti.PPD yg saat ini telah mengg u nakan fleet manajemen system (FMS) yg diyakini telah memberi manfaat terhadap efisiensi biaya di tubuh PPD sebesar 15 - 20 persen. (Syam Sk)