Prof Henry Indraguna: Negara Harus Tegas dan Berani Hadapi Mafia Migas

Negara diminta tegas terhadap pelaku  Penimbunan BBM, karena itu adalah kejahatan seriusndan negara harus  berani menindak mafia migas. Data BPH Migas mencatat lebih dari 4.500 kasus penyalahgunaan BBM sepanjang 2025 dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Penegakan hukum masih lemah karena belum menyentuh aktor utama di balik praktik tersebut

BISNISNEWS.id -Pakar kebijakan publik Prof. Dr. Henry Indraguna meminta pemerintah agar tidak lemah menghadapi mafia migas di saat dunia berada di tepi jurang krisis energi.

Penegasan itu disampaikan,  menyusul pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang meminta praktik illegal penimbunan BBM bersubsidi segera dihentikan karena merugikan masyarakat dan memperparah risiko krisis energi global.

Bahlil menyampaikan hal itu saat kunjungan kerja di Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2026). Dikatakan, "saya mohon dengan sangat kepada teman-teman yang selama ini masih bermain dengan menimbun BBM. Sekali lagi mohon jangan dilanjutkan," ucapnya.

Menurut Prof. Henry, pernyataan Bahlil itu merupakan pendekatan persuasif sebagai langkah awal yang baik, namun tidak boleh diartikan sebagai kelemahan negara.

“Penimbunan BBM adalah kejahatan serius. Negara harus tetap tegas dan berani menindak mafia migas,” ujar Prof. Henry Jumat (27/3/2026).

Ia menyoroti data BPH Migas yang mencatat lebih dari 4.500 kasus penyalahgunaan BBM sepanjang 2025 dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Menurutnya, penegakan hukum masih lemah karena belum menyentuh aktor utama di balik praktik tersebut.

Prof Henry juga mendukung langkah pemerintah memperkuat pengawasan distribusi BBM melalui sistem digital berbasis NIK agar lebih tepat sasaran dan transparan. 

Kendali digital itu harus terintegrasi secara backend dari level pemasok, agen, hingga pangkalan. 

"Harus dipastikan sistem ini tidak boleh menambah birokrasi di tangan rakyat, melainkan menjadi instrumen audit otomatis yang mampu mendeteksi anomali volume stok secara real-time di tingkat distributor," terang Waketum DPP Bapera sekaligus Ketua LBH DPP Bapera ini. 

Dengan sinkronisasi data NIK, kata dia, BBM yang keluar dari pangkalan harus tervalidasi secara sistemik, sehingga tak ada celah kebocoran. Oknum nakal dari level manapun langsung terkunci dan memicu alarm penegakan hukum otomatis.

“Sistem digital harus mampu mendeteksi kebocoran secara real-time dan langsung memicu penindakan hukum,” tegasnya.

Ia menekankan, kedaulatan energi hanya bisa terwujud jika penegakan hukum berjalan tegas dan tidak memberi ruang bagi mafia untuk memanfaatkan celah kebijakan. (Gun)