Subsidi Angkutan Barang Perintis Tahun Ini Dinaikan 40 Persen Menjadi Rp 22 Miliar

BISNISNEWS.id - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menaikan pemberian subsidi angkutan barang perintis berbasis jalan raya sebesar 40 persen atau menjadi Rp 22 miliar, dari sebelumnya (2023) hanya Rp.15 miliar.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdar  Suharto, mengatakan, peningkatan subsidi ini menunjukan kepedulian pemerintah memajukan perekonomian masyarakat di wilayah Terdepan, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP).

"Layanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan. Sehingga tersedia pula harga bahan pokok dan penting dengan satu harga," ungkap  Suharto.

Berdasarkan hasil evaluasi, adanya subsidi angkutan barang perintis mampu mengurangi biaya logistik maka dari itu hal ini dapat mengurangi terjadinya disparitas harga bahan pokok/kebutuhan primer atau komoditas barang tertentu dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat.

Ia menuturkan adanya layanan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP). Kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang dari dan ke daerah-daerah di pedalaman Indonesia.

"Program ini juga menjadi Penghubung Tol Laut dan Jembatan Udara karena layanan ini merupakan kerja sama multimoda yang berkaitan dengan program Tol Laut dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan program Jembatan Udara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara," jelas Suharto.

Layanan Tol Laut akan melakukan bongkar muat dan pengecekan jenis barang dari daerah asal, kemudian apabila sudah sesuai akan dialihkan ke angkutan barang perintis jalan untuk dilakukan pengecekan muatan yang ada sesuai dengan manifes saat melakukan bongkar muat, setelah itu barang akan di bawa menuju gudang di bandara tujuan. Sesampai di bandara tujuan akan dilakukan pengecekan kembali sebelum dilakukan muatan kargo ke dalam pesawat perintis. Setelah itu barang akan dikirim menuju daerah tujuan.

"Pada tahun 2024 ini direncanakan ada 12 lintasan angkutan barang perintis dengan 43 armada dari yang sebelumnya 6 lintasan dengan 43 armada di tahun 2023," urainya.

Kemudian, ada lima provinsi yang mendapat subsidi angkutan barang di tahun ini di antaranya Provinsi Banda Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua dan Provinsi Maluku Utara.

Adapun, kriteria pelayanan angkutan barang perintis adalah belum tersedia aksesibilitas yang terjangkau, sifat pelayanan tidak boleh berhenti, operasional disesuaikan dengan permintaan pengiriman barang dan belum cukup tersedia angkutan barang.

"Dengan adanya layanan subsidi perintis angkutan barang, diharapkan juga Kementerian Perdagangan melalui Dinas Perdagangan dapat memanfaatkan program ini dengan baik. Memastikan harga barang yang mendapat layanan subsidi perintis baik di darat, laut, maupun udara dapat tepat sasaran," imbuhnya.

, pemerintah akan mendorong hilirisasi mineral lainnya, seperti tambaga, aluminium, dan bauksit.

Pemerintah juga akan melakukan hilirisasi sektor pangan. Program hilirisasi merupakan salah satu cara Indonesia menjadi negara industrialis untuk mendorong peralihan dari negara berkembang menjadi negara maju.

CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyatakan program hilirisasi harus didukung sistem logistik terintegrasi berbasis komoditas/produk untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional logistik dalam proses hilirisasi yang berpotensi meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas/produk itu.

Efisiensi sangat diperlukan karena biaya logistik Indonesia yang tinggi. Berdasarkan data Kementerian PPN/Kepala Bappenas, biaya logistik nasional (domestik) Indonesia sebesar 14,1% terhadap harga barang.

Setijadi mengatakan penyiapan sistem logistik secara terintegrasi untuk mendukung hilirisasi berdasarkan pemetaan pasokan dan permintaannya, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Di samping terintegrasi secara end-to-end, sistem logistik itu juga harus mengintegrasikan jasa-jasa logistik dari para penyedia jasa logistik.

Penyiapan sistem logistik itu harus memperhatikan wilayah asal komoditas, lokasi industri pengolahan awal, lokasi industri pengolahan akhir, dan wilayah tujuan akhir, berikut jalur-jalur distribusinya

Lokasi industri pengolahan awal dalam proses hilirisasi terutama di wilayah-wilayah asal komoditas yang seringkali masih terkendala masalah konektivitas logistik maupun ketersediaan infrastruktur dasarnya, seperti listrik dan air bersih.

Masalah konektivitas logistik mencakup jumlah, kualitas, dan kapasitas termasuk pemerataannya di berbagai wilayah yang membutuhkan peranan pemerintah maupun pelaku usaha.

Penentuan lokasi itu juga bisa diarahkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah, terutama untuk wilayah dengan tingkat pertumbuhan dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) rendah. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Triwulan 3-2023 wilayah Jawa berkontribusi tertinggi sebesar 57,12 persen, diikuti Sumatra (22,16 persen), Kalimantan (8,08 persen), dan Sulawesi (7,25 persen). Dua wilayah dengan kontribusi terendah adalah Bali & Nusra (2,80 persen) serta Maluku & Papua (2,59 persen).

Namun demikian, tingkat pertumbuhan tertinggi pada Triwulan itu adalah Maluku & Papua (9,25 persen) serta Sulawesi (6,44 persen). Berdasarkan analisis SCI, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kedua wilayah tersebut terjadi dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh kinerja sektor pertambangan.

Setijadi menjelaskan integrasi sistem logistik membutuhkan peningkatan kolaborasi antara industri manufaktur dan penyedia jasa logistik, tidak hanya secara transaksional namun juga secara transformasional secara jangka panjang. Kolaborasi dan sinergi juga harus dilakukan antar penyedia jasa logistik maupun antara penyedia jasa logistik dan operator fasilitas logistik seperti di pelabuhan.(Syam)