Terkait BPNT YLKI Sarankan Bulog - Kemensos Bersinergi

Tulus Abadi

Bisnisnews.id -- Sengkarut antara Perum Bulog dengan Kementerian Sosial (Kemensos), terkait implementasi pelaksanaan program Bantuan Pangan non Tunai( BPNT) Kemensos dengan Perum Bulog. 

Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan,
masalah  ini seharusnya tidak terjadi, bila dua lembaga negara itu bersinergi memberikan pelayanan yang lebih baik, transparan dan akuntable.

"Jika Pemerintah konsisten dengan era digital ekonomi,  maka BPNT adalah sebuah kenisyaaan yang tak mungkin dihindari, bahkan merupakan instrumen yang efektif," kata Tulus di Jakarta,  Rabu (3/7/2019).

BPNT merupakan program yang akuntabel dan transparan, sejalan dengan upaya memberantas praktif koruptif dan kolutif.

"Dan dari sisi konsumen jelas merupakan dimensi kuat untuk perlindungan konsumen, karena konsumen punya hak untuk memilih bantuan pangan dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau,"  jelas Tulus.

Meurutnya, BPNT hal yang sangat relevan dengan penjaminan hak hak konsumen sebagaimana mandat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Seharusnya Bulog bersinergi dengan program BPNT karena efektif untuk menjamin orang miskin untuk mendapatkan beras dengan kualitas yang baik," papar Tulus.

Terkait masalah ini, tambah dia,
YLKI meminta seharusnya Pemerintah (Bulog dan Kemensos) mengedepankan kepentingan publik yang lebih luas.(helmi)