THR dan Gaji ke 13 PNS Menguras Kas Negara Rp 33,7 Triliun

ilustrasi

 Bisnisnews.id - Menjelan lebaran, dimana harga-harga sembako mulai pindah harga, kebutuhan masyarakat kian terjepit, daya beli masyarakat miskin kian terpuruk, pemerintah justeru memberikan kemanjaan belebihan kepada aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) melalui kucuran THR dan gaji ke 13.

Kalau ada anggota masyarakat menilai kebijakan pemerintahan ini sangat politis, berbau pencitraan, ya, tidak salah juga, karena ini tahun politik. Terlebih terjadi ketika sebagian besar rakyat sedang mmenjerit karena tingginya harga-harga sembako di pasaran dalam beberapa bulan terakhir ini.

Tunjangan ganda yang dikucurkan pemerintah ini tidak berlaku bagi pegawai honorer, Tenaga honorer, seperti guru tetap saja merdang mendengar kebahagiaan rekan-rekannya yangn sudah menjadi PNS.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyatakan, alasan pemerintah menyalurkan THR dan tambahan gaji ke 13 karena diniai kinerja aparatur sipil negara semakin baik. Padahal CBA melihat bahwa kinerja PNS dari kontek penyerapan atau realisasi anggaran atau APBN pada bulan April tidak semua kementerian baik atau tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Misalnya, Kementan (Kementerian Pertanian), Realisasi anggaran pada bulan april 2018 hanya sebanyak 11.61 persen bila dibandingkan dengan April 2017 yang bisa mencapai sebanyak 14.67 persen. Begitu juga dengan kementerian Sosial, dimana realisasi anggaran pada April 2018 hanya sebanyak 13.52 persen dari total APBN. sedangkan Realisasi anggaran pada Bulan April 2017 mencapai sebanyak 16.30 persen

Jadi, THR dan gaji ke 13 yang mencapai kenaikan anggaran sebesar 69 persen sangat politis, dimana pemerintahan Jokowi ini ingin mendapatkan kesan terbaik dari PNS maupun birokrat, targetnya 2019. Agar ketika memsuki tahun Politik, dilihat bahwa pemerintahan sekarang sebagai pemerintahan yang perduli dan sangat baik kepada PNS.

Akibat "politik berbaik hati" ini, Pemerintah harus mengeluarkan anggaran paling besar sebanyak Rp.35.7 triliun. Padahal kalau pemerintah Cerdas, anggaran sebesar itu, bisa untuk mencicil utang negara yang sudah mencapai sebesar Rp.4.180 triliun.

Pemerintahan Jokowi harus berkaca kepada Negara Malaysia. Dimana Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad melihat bahwa: Utang Malaysia sebesar Rp.3.593 Triliun, tapi Perdana Menterinya tidak menghambur anggaran untuk gaji pegawai, malahan melakukan pemotongan anggaran untuk seluruh menteri kabinet sebesar 10 persen. (Syam S)