Menhub Budi Karya Sumadi memgatakan, lelang terbuka  tiga rute tol laut itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini atau dua Minggu dari sekarang (Rabu, 7 September 2016). Keputusan itu merupakan masukan dari sejumlah assosiasi yang juga terus dipertanyakan Komisi V DPR RI.

" Yang sudah dijalankan kan enam rute ini pun masih dievaluasi. Sedangkan tiga rute lagi akan kami lelang dalam waktu dekat atau dua minggu dari sekarang," jelas Menhub saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI Rabu (7/9/2016).

Khusus perubahan enam rute existing yang telah dijalankan PT Pelni,  Menhub mencontohkan misalnya rute Jakarta-Natuna via Pontianak dan Jakarta- Papua via Makassar Ujungpandang. Setelah dievaluasi dan direvisi menjadi Jakarta - Pontianak diserahkan kepada pelayaran swasta, Pontianak - Natuna oleh PT. Pelni,  dan Jakarta - Makassar Ujungpandang oleh Swasta, Makassar - Papua dengan  kapal Pelni.

Diakui, enam rute yang dievaluasi itu adalah rute yang bersinggungan langsung dengan pelayaran swasta. Masukan DPR RI dan assosiasi pelayaran  dinilai cukup positif untuk sama-sama jalan dan mengambil peran masing masing.

" Soal tol laut kami melihat ada beberapa yang harus diperbaiki dan alhamdulillah, kami sudah memastikan dari BUMN  bersama beberapa asosiasi yang menurut hemat kami sinergis apa yang disampaikan  Komisi V DPR RI. Yakni, masuknya peran swasta dan pemerintah harus berimbang kita akan perhatikan itu," jelasnya.

Selain itu, kata Menhub,  beberapa lintasan komersial  yang sudah dijalankan swasta atau komersil tidak perlu lagi disubsidi. Yang dilerhatikan pemerintaj adalah rute-rute perintis.

" Kalau yang sudah dijakankan swasta nggak perlu di subsisdi dan yang paling penting adalah, dengan evaluasi okupansi, maka lintasannya duplikasi tidak efisien maka kita dapatkan suatu yang lebih efisien tepat guna, dan saya juga minta Pelindo I,2,3  membantu tol laut, ini kan banyak masalah," jelasnya.

Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto menyambut positif keputusan pemerintah  yang disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi dalam RDP dengan Komisi V DPR RI. Termasuk juga soal lelang rute tol laut yang melibatkan swasta.

Karena, kata Carmelita, revisi rute tol laut yang bersinggungan dengan swasta nantinya berdampak positif dan menimbulkan bisnis yang lebuh kondusif. Sebab, selama ini swasta sudah lebih dahulu merintis dan menjalankan rute itu.

 Beberapa rute yang  di nilai masih bersinggungan dan perlu dipertimbangkan untuk direvisi adalah  Rute T2 (Perak, Kalabahi, Moa,  Saumlaki, Dobo, Merauke, Dobo,  Saumlaki, Moa, Kalabahi, Perak)  T3 (Perak, Larantuka, Lewoleba,  Rote, Sabu, waingapu, sabu, rote, lewoleba, larantuka Tanjung Perak)  T4 (Priok, Makassar,  Manokwari, Wasior,  Nabire,  serui, Biak, Serui, Nabire, wasior, manokwari, makassar, priok)

"Kami berharap konektivitas tol laut ini dapat dijalankan bersama-bersama Pelni dan pelayaran swasta melalui kapal-kapal perintis.  Hal ini sejalan dengan penyampaian Menhub saat melakukan pertemuan dengan DPP INSA," jelasny.