Tuduhan Uni Eropa Dianggap Menghina Pemerintah

Lebih dari 30 persen pekerja di perkebunan kelapa sawit Kalimantan Timur adalah anak di bawah usia 18 tahun. Fakta itu diungkap dalam pertemuan Komisi IV DPRD Kaltim dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (29/5/2014) (photo:mongabay)

Bisnisnews.id - Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan Indonesia menolak tuduhan Parlemen Eropa terhadap industri kelapa sawit Indonesia sebagai tidak berdasar dan tercela.

"Tuduhan industri kelapa sawit dihubungkan dengan korupsi, eksploitasi anak-anak dan penghapusan hak masyarakat tradisional itu tercela dan tidak relevan," kata Menteri dalam sebuah pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat (7/04).

Tuduhan Parlemen Eropa melalui "Laporan Minyak Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan" yang diterbitkan di Strasbourg pada tanggal 4 April 2017 membuat Menteri marah setelah mendengar informasi bahwa parlemen Uni Eropa telah menyetujui laporan tersebut.

Siti dan Duta Besar Indonesia untuk Finlandia, Wiwiek Setyawati Firman berusaha mengklarifikasi laporan saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Finlandia, Kimmo Tiilikainen di Helsinki, Finlandia.

Siti menggambarkan gerakan Parlemen Eropa untuk Indonesia sebagai penghinaan yang tidak dapat diterima kepada pemerintah Indonesia. Dia mengatakan pemerintah Presiden Joko Widodo telah berusaha untuk meluncurkan pengelolaan berkelanjutan perkebunan kelapa sawit dan industri berbasis lahan pertanian.

Dia mengatakan Parlemen Eropa telah menghina dengan mengatakan kelapa sawit merupakan masalah besar di Indonesia dengan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dia mengatakan perkebunan kelapa sawit merupakan industri besar yang menyangkut hajat hidup petani, yang jumlahnya 41 persen dari total perkebunan 11 juta hektar. Industri dan sektor hilir menyediakan lapangan kerja bagi 16 juta pekerja, ia menambahkan.

Dia mengatakan Parlemen Indonesia, seperti Parlemen Eropa dan negara-negara lain, berkomitmen untuk menerapkan Perjanjian Paris terkait perubahan iklim. Dia membantah tuduhan tentang penghapusan hak-hak masyarakat adat atas hutan, dan mengatakan hak masyarakat tradisional dilindungi dengan baik oleh pemerintah.

"Presiden telah menunjukkan perhatian khusus untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas hutan," tambahnya. Dia mengatakan studi tentang perkebunan kelapa sawit oleh Parlemen Eropa tidak lengkap, penuh dengan tuduhan palsu dan menyerukan boikot investasi di industri kelapa sawit dalam mendukung investasi di bunga matahari atau industri rapeseed.

Dalam pemberitaan yang diturunkan netralnews.com, Siti meminta negara lain untuk membiarkan Indonesia memecahkan masalahnya sendiri termasuk mengatasi kebakaran hutan, pengelolaan hutan dan lahan gambut, melindungi fauna dan flora sebagai kontribusi kepada dunia. "Indonesia bisa menghadapi negara manapun di dunia ketika kedaulatannya dipertanyakan," katanya.

Dia meminta semua orang bisnis dan industrialis di Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah sesuai dengan peraturan negara dan tetap tidak terpengaruh oleh laporan Parlemen Eropa.

Siti mengatakan dia akan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo agar isu ratifikasi Parlemen Eropa dipelajari dan dikaji, bahwa hal itu tidak akan membahayakan rakyat dan kepentingan Indonesia. (marloft)