Upah Buruh di Indonesia Oktober 2019 Naik Tipis
Jumat, 15 November 2019, 16:37 WIB
BisnisNews.id -- Upah nominal buruh/ pekerja adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Secara nasional upah buruh Oktober 2019 mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya.
"Upah nominal harian buruh tani nasional pada Oktober 2019 naik sebesar 0,17 persen dibanding upah buruh tani September 2019, yaitu dari Rp54.424,00 menjadi Rp54.515,00 per hari," kata Kepala BPS K. Suhariyanto di Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Selama ini, tani dan buruh tani masih menjadi profesi sebagian besar rakyat Indonesia. masih untung petani yang mempunyai lahan sendit. "Sebagian hanya buruh tani atau penggarap lahan milik petani yang lain. Mereka itulah yang dihitung oleh BPS," jelas Suhariyanto lagi.
Sementara itu, lanjut dia, upah riil buruh tani di Indonesia rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0,12 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Upah riil buruh/ pekerja ini, menurut Suhariyanto, menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh/ pekerja.
"Upah riil buruh tani adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga perdesaan, sedangkan upah riil buruh bangunan adalah perbandingan upah nominal buruh bangunan terhadap indeks harga konsumen perkotaan," tukas Suhariyanto.
Menurutnya, upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Oktober 2019 tidak mengalami perubahan dibanding upah September 2019.
"Yaitu sebesar Rp89.072,00 per hari. Upah riil mengalami penurunan sebesar 0,02 persen," tandas Suhariyanto.
Kartu Pra-kerja 2020
Pemerintah Indonesia tahun 2020 menyiapkan anggaran Rp10 triliun untuk kartu pra-kerja. Dana itu dirancang untuk biaya pelatihan dan insentif bagi sekitar dua juta pemegang kartu pra-kerja. "Kini sedang digodok kebijakan teknisnya. Dalam waktu dekat, Januari 2020 dijadwalkan selesai," jelas Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani, Jakarta.
Lebih lanjut disampaikan bahwa penyaluran kartu pra-kerja, diharapkan bisa mendorong pengurangan pengangguran. Sebagaimana disampaikan Sekjen Kemenaker Khairul Anwar dalam forum yang sama, jumlah pengangguran saat ini sekitar 7 juta.
Dari dua juta kartu pra-kerja, sebanyak 500.000 di antaranya akan berbasis kartu. Sementara sisanya 1,5 juta berbasis digital. Kartu ini tidak seperti bantuan pemerintah lainnya yang sifatnya satu arah. Artinya para pemegang kartu harus mengikuti serangkaian pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan bidangnya sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.(helmi)
