WTN Bagi Pemkot dan Kabupaten Kembali Digelar

Peewakilan Pemkot dan kabupaten pada pembukaan WTN di Hotel Alila Pecenongan Jakarta, Senin (22/4/2019)

Bisnisnews.id  -  Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kembali menggelar Wahana Tata Nugraha (WTN) bagi seluruh Pemda, kota dan kabupaten yang sempat vakum selama dua tahun.

Direktur Angkutan Jalan Ahmad Yani menjelaskan,  WTN   bukan sekedar penghargaan, namun juga sebagai cara bersaing bagi daerah untuk membangun sistem angkutan perkotaan yang lebih baik.

“Penghargaan Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan kepada Provinsi, Kota/Kabupaten yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan,  baik pada aspek administrasi, teknis dan operasional maupun aspek kebijakan kepala daerah dalam pembangunan transportasi perkotaan,” jelas Ahmad Yani,  Senin (22/4/2019) pada pembukaan WTN  di Jakarta.

Kepala Subdirektorat Angkutan Perkotaan Direktorat Angkutan Jalan Renhard Ronald,  saat menyampaikan laporan kegiatan menyatakan,  penilaian WTN ini diadakan selama lima hari, yang dimulai pada 22-26 April di Hotel Alila Jakarta.

“Peserta kegiatan ini adalah kabupaten/ kota yang telah disurvei selama 1 tahun penuh pada tahun 2018 oleh tim survei WTN. Jumlah peserta sebanyak 152 kabupaten/ kota,” kata Renhard.

Dalam tahap penilaian ini, seluruh kabupaten/kota peserta akan dinilai oleh 30 dewan juri yang terdiri dari Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), akademisi dan pakar transportasi yang bekerja secara independen.

Penyerahan hadiah WTN ini sendiri direncanakan Juli 2019 dan seperti tahun sebelumnya juga akan diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia. (Syam s)

Berikut lima bidang penilaian WTN  terhadap kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan
1. Bidang Lalu Lintas (bobot nilai 20%);
2. Bidang Angkutan Umum (bobot nilai 15%);
3. Bidang Sarana Transportasi Darat (bobot nilai 25%);
4. Bidang Prasarana Transportasi Darat (bobot nilai 15%);
5. Bidang Umum (bobot nilai 25%)