Wujudkan SDM Kesyahbadaran Bidang Penyeberangan

BISNISNEWS.id - Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Lilik Handoyo mengatakan, sebagai negara maritim, pemerintah memiliki tanggungjawab besar dalam memastikan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

Ungkapan itu disampaikan  Lilik, saat  membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek)  yang berlangsung di Bandung 21-23 Februari 2024, dengan   tema,  " Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Sebagai Manifesto Sistem Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Berkeselamatan,".

"Keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan pondasi utama dalam menjalankan aktivitas maritim yang kompleks dan beragam," ucapnya.

Kata Lilik,  pihaknya menyadari bahwa tantangan dalam bidang kesyahbandaran semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika perubahan di bidang maritim.

"Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan keterampilan peserta bimtek sangat penting untuk menjawab setiap tantangan tersebut. Kami berharap besar peserta dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan pelayaran," ungkapnya.

Selain itu, Ia juga menyampaikan harapan besar agar seluruh peserta nantinya mempunyai wawasan penerapan teknologi terkini dalam upaya mewujudkan pelayaran yang aman, efisien, dan ramah lingkungan. 

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Pengendalian Operasional Sungai, Danau dan Penyeberangan, Capt Bintang Novi mengatakan para peserta bimbingan teknis nantinya akan ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas dari syahbandar di setiap wilayah.

"Nantinya para peserta akan dibentuk untuk melaksanakan fungsi keselamatan, pengawasan, dan operasional transportasi sungai, danau dan penyeberangan," ungkapnya.

Seorang syahbandar, ungkap Bintang,  memiliki peran yang sangat penting dalam hal melakukan pengawasan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban dan lalu lintas kapal di pelabuhan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Berdasarkan hal tersebut, maka semua kegiatan angkutan sungai danau dan penyeberangan harus mendapatkan izin dari syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

"Kegiatan bimtek kali ini diikuti oleh kurang lebih 80 peserta yang berasal dari Balai Pengelola Transportasi Darat seluruh Indonesia dan KSOPP Danau Toba. Materi yang akan diberikan selama tiga  hari ke depan cukup beragam," jelasnya.

Hadir pada kegiatan ini Perwakilan Mahkamah Pelayaran, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, Perwakilan PT Biro Klasifikasi Indonesia,  Perwakilan GAPASDAP, Perwakilan INFA, Kepala BPTD Kelas II Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Lampung, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, serta Kepala KSOPP Danau Toba. (*/Syam)