2020, Kemenhub Alokasikan Subsidi Tol Laut Sebesar Rp436 Miliar
Jumat, 01 November 2019, 17:30 WIB
BisnisNews.id -- Pemerintah/ Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan dana subsidi tol laut sebesar Rp436 miliar di tahun 2020. Jumlah itu naik dibanding alokasi anggaran tol laut tahun 2019 sebesar Rp222 miliar atau kini naik menjadi kisaran RpRp300 miliar.
"Kemenhub akan segera melelang trayek tol laut 2020 di pertengahan November 2019 ini. Jumlah taryeknya sekitar 24, termasuk rute selatan Jawa, dari Cilacap-Pacitan sampai ke Bali," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Dr.Capt. Wisnu Handoko, M.sc kepada pers di Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Dikatakan, trayek tol laut tersebut akan dilelang secara terbuka. Siapapun boleh masuk, siapa yang memberikan penawaran terbaik yang akan dipilih. "Kita akan lelang tanpa mengikat dulu, dan mulai 1 Januari 2020 program tol laut langsung berlanjut dengan anggaran tahun depan," kata Capt. Wisnu lagi.
Saat ini, ada beberapa operator tol laut, baik swasta atau BUMN yang mendapatkan penugasan Pemerintah. Ada pula operator swasta yang ikut mengangkut dan melayani trayek tol laut. "BUMN itu adalah PT Pelni, PT ASDP dan PT Djakarta Lloyd," jelas mantan Direktur PIP Semarang itu lagi.
Menurut Dirlala itu, realisasi pogram tol laut ke depan akan terus diefektifkan dan dikolaborasikan dengan berbagai pihak, terutama BUMN, Pemda, BUMD bahkan koperasi dan BumDes. "Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan program tol laut bisa menekan disparitas harga antara Indonesia barang dengan kawasan timur Indonesia (KTI) khususnya daerah terdepan, terpencil, terbelakang dan perbatasan (3TP) NKRI," terang Capt. Wisnu.
Sejauh ini, realisasi program tol laut mampu menekan disparitas harga sampai maksimal 25% dan jumlah itu akan terus ditingkatkan lagi. "Kini, Kemenhub sudah menerapkan sistem Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IRMK) sekaligus untuk mencegah monopoli pelakanaan program tol laut," kilah Capt. Wisnu.
Load Factor Capai 80%
Dia menambahkan, load factor kapal-kapal tol laut saat berangkat bagus, mencapai 70-80%. Tapi, saat balik sangat kecil baru terisi sekitar 20% bahkan kurang. "Ke depan, keterisian ruang kapal itu akan terus ditambah sehingga memberikan manfaat optimal," terang Capt. Wisnu.
Namun harus dipahami bersama, terkait tol laut ini tugas dan kewenangan Kemenhub atau Ditjen Hubla hanya menyediakan kapal, pelabuhan dan sistem logistik khususnya di matra laut. "Tapi, untuk kelangsungan muatan kapal, baik saat berangkat atau arus balik kapal dari daerah merupakan kewenangan pihak lain," urai Capt. Wisnu.
"Oleh karena itu, Ditjen Hubla mengajak semua pihak peduli pada keberhasilan program tol laut, terutama Kemterian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Pemda serta badan usaha lokal untuk bisa memanfaatkan kapal-kapal tol laut dan menyiapkan komoditas muatan kapal secara optimal," tegas Capt. Wisnu.(helmi)
