Asas Cabotage Harus Dilanjutkan ke Beyond Cabotage
Kamis, 02 Agustus 2018, 18:17 WIB
Bisnisnews.id - Pertumbuhan pelayaran nasional sedang berkembang pesat dan pemerintah berupaya tren pertumbuhan itu harus diikuti dengan peningkatan daya saing pelayaran nasional di kancah internasional.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sesjen Kemenhub) Djoko Sasono mengatakan tingkat petumbuhan dan daya saing itu menjadi pintu masuk bagi pelayaran nasional menjadi poros maritim dunia.
"Saat ini pelayaran nasional tengah berupaya menjadi tuan rumah di negara sendiri. Pemerintah berharap tren pertumbuhan kapal niaga nasional dapat terus berlanjut diiringi dengan peningkatan daya saing industri pelayaran nasional di kancah dunia," ungkap Sesjen Djoko Sasono pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Indonesia National Shipowner Association (INSA), Kamis (2/8/2018) di Jakarta.
Sesjen Djoko menjelaskan, sejak diterapkannya Asas Cabotoge, industri pelayaran nasional mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Seperti pertumbuhan jumlah armada kapal niaga nasional yang berkembang pesat.
"Armada kapal nasional melonjak dari 6.041 unit pada 2005 menjadi 24.046 unit pada 2016 yang terdiri dari armada angkutan laut pelayaran dan angkutan laut khusus. Total kapasitas angkut punt meningkat, dari 5,57 juta GT pada 2005 menjadi 38,5 juta GT pada 2016," jelas Djoko.
Program asas cabotage yang telah sukses diusung DPP INSA, harus dilanjutkan ke beyond cabotage (kewajiban penggunaan kapal nasional untuk angkutan luar negeri). Sejumlah komoditi ekspor yang selama ini dikuasai pelayaran asing harus diangkut kapal merah putih.
Implementasi program beyond cabotage harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dengan pelaku usaha di industri pelayaran. Kata Djoko, sambil menuju ke beyond cabotage, program asas cabotage yang sudah berhasil dijalankan harus terus dikedepankan.
"Asas cabotage perlu kita jaga dan diperkuat di Indonesia. Setiap kebijakan yang dikeluarkan di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan transportasi laut harus mengedepankan kebijakan asas cabotage," tegas Djoko.
Sesjen Djoko meminta seluruh stakeholder di industri pelayaran nasional harus kompak menjalankan dan mempertahankan program asas cabotage untuk menunjang Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Sesjen Djoko menegaskan, Asas Cabotage adalah suatu nilai universal dan untuk menunjukkan negara berdaulat di wilayah yurisdiksi.
"Cabotage itu suatu nilai universal, untuk menunjukkan suatu negara yang berdaulat di wilayah yurisdiksi-nya. Jadi kita mengatur segala sesuatu dalam wilayah yurisdiksi kita. Memang ada perlakuan tertentu yang kita berikan, tapi buktinya kita juga masih memberikan ijin kepada perusahaan asing yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang khususnya yang mendukung kegiatan offshore," tutur Djoko.
Diakui, dalam menjalankan program asas cabotage, erbagai hal telah dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dimana kapal niaga nasional telah menjadi infrastruktur maritim serta program pemerintah Tol Laut yang mampu meningkatkan konektivitas antar pulau.
"Kapal niaga nasional menjadi infrastruktur yaitu jembatan yang menghubungkan wilayah kepulauan di Indonesia agar aktivitas berjalan efektif dan efisien. Adapula program Tol Laut yang mampu meningkatkan konektivitas antar pulau serta mengurangi disparitas harga antar wilayah bagian barat dan timur," pungkas Sesjen Djoko.
Turut hadir dalam acara Rapat Kerja Nasional INSA adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Sugiharjo, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Djunaedi, dan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.(Syam S)
