ASDP dan Pemkab Banyuwangi Kembangkan Kawasan Pelabuhan Ketapang

BISNISNEWS.id -   PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bahas rencana pentusunan pengembangan

kawasan Ketapang secara lebih terarah.

Rencana ini menjadi bagian penting, mengingat pelabuhan Ketapang memiliki peran penting dalam menopang konektivitas Jawa–Bali sekaligus mendukung pergerakan masyarakat dan distribusi logistik antarpulau.

Nampak hadir dalam pembahasan tersebut Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi Komang Sudira Atmaja, Direktur Teknik ASDP Nana Sutisna, Corporate Secretary ASDP Windy Andale, serta jajaran manajemen perusahaan lainnya.

Nana menyampaikan bahwa lintasan Ketapang–Gilimanuk merupakan salah satu simpul transportasi strategis yang membutuhkan perencanaan pengembangan secara berkelanjutan.

Pertumbuhan produksi kendaraan yang mencapai sekitar 5% setiap tahun turut menjadi pertimbangan dalam menyiapkan kapasitas layanan dan infrastruktur untuk kebutuhan jangka panjang.

“Ketapang–Gilimanuk memiliki peran yang sangat strategis bagi konektivitas Jawa dan Bali. Karena itu, pengembangannya perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi kapasitas dermaga, tetapi juga pola operasi, aksesibilitas, pengelolaan kendaraan logistik, hingga konektivitas dengan kawasan sekitar. Semua aspek tersebut perlu dirancang sebagai satu kesatuan agar pengembangan yang dilakukan dapat menjawab kebutuhan saat ini sekaligus mengantisipasi pertumbuhan ke depan,” ujar Nana.

Saat ini, ASDP tengah melakukan peningkatan kapasitas infrastruktur di sejumlah titik strategis pada lintasan Ketapang–Gilimanuk. Di Pelabuhan Ketapang, Dermaga V atau eks Dermaga Ponton dikembangkan dengan kapasitas hingga 50 ton dan kapal sampai 5.000 GT.

Sementara di Pelabuhan Gilimanuk, Dermaga II juga ditingkatkan hingga kapasitas 50 ton dan kapal sampai 5.000 GT.

Pengembangan tersebut ditujukan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengaturan operasional, termasuk dalam mengakomodasi kapal dengan ukuran lebih besar serta kebutuhan angkutan logistik yang terus berkembang.

Pekerjaan fisik saat ini masih berlangsung dan secara kontraktual ditargetkan selesai pada Maret 2027. Namun demikian, ASDP terus mengupayakan strategi percepatan agar peningkatan kapasitas tersebut dapat memberikan manfaat lebih awal, termasuk dalam mendukung kesiapan layanan menghadapi periode Natal dan Tahun Baru 2026/2027.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa pengembangan kawasan Ketapang membutuhkan perencanaan yang dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak.

Menurutnya, sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi bagian penting agar rencana pengembangan yang disusun dapat berjalan selaras dengan kebutuhan wilayah serta mendukung keberlanjutan konektivitas Jawa–Bali.

“Pengembangan Ketapang merupakan proses yang perlu disiapkan secara terstruktur dan dilakukan secara bertahap. Karena itu, sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi penting agar rencana yang disusun ASDP dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan daerah. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi fondasi untuk pengembangan kawasan Ketapang yang semakin baik ke depan,” jelas Windy.

Hal ini juga sejalan dengan Mujiono yang menyampaikan bahwa pengembangan kawasan Ketapang perlu memperhatikan kepentingan masyarakat serta aktivitas ekonomi yang tumbuh di wilayah sekitar pelabuhan. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan ASDP menjadi bagian penting dalam memastikan rencana pengembangan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan wilayah.

“Bagi kami, pengembangan Ketapang merupakan hal yang penting karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi siap memberikan dukungan terhadap langkah-langkah pengembangan yang direncanakan, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung konektivitas wilayah,” ujar Mujiono.

Dalam rencana jangka menengah, ASDP juga melihat peluang pengembangan infrastruktur yang membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk rencana jembatan penghubung antara area LCM dan Bulusan.

Kehadiran konektivitas tersebut diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antarkawasan sekaligus mendukung pengaturan pergerakan kendaraan di sekitar Pelabuhan Ketapang.

Selain bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, ASDP juga terus melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, antara lain KSOP, BPTD, Kepolisian, dan asosiasi.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyelaraskan kebutuhan operasional, infrastruktur, serta pengembangan kawasan dalam mendukung keberlanjutan layanan Ketapang–Gilimanuk.

“Melalui perencanaan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan, kami akan terus mendorong pengembangan Ketapang secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan operasional, pertumbuhan mobilitas, serta perkembangan kawasan di sekitarnya. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas Jawa–Bali dan memastikan infrastruktur penyeberangan dapat terus berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan distribusi logistik,” tutur Nana. (Syam)