Audit Secara Menyeluruh Sebelum Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Contoh kartu BPJS Kesehatan (istimewa)

BisnisNews.id -- Kenaikan iuran BPJS masih mengundang pro kontra. Apalagi, kenaikan tu sangat besar, bahkan sampai dua kali lipat untuk BPJS kelas I. Sementara, diduga banyak penyimpangan dalam pelayanan BPJS Kesejatan dan juga di rumah sakit (RS). Kualitas pelayanan ke masyarakat juga masih buruk.

 "Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak perlu karena bukan karena kurang besar iuran BPJS Kesehatan. Tapi, karena bocor selama ini alias di korupsi di dalamnya," kata polisitis Partai Gerindra dan Ketua FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono di Jakarta, kemarin. 

Sebelum menaikan iuran BPJS Kesehatan, lanjut dia, seharusnya diaudit dulu secara komprehensif pengunaan dana BPJS Kesehatan. Sudah benarkah engelolaan dana BPJS Keehatan dan sejauhmana potensi penyimpangan  yang terjadi disana ?

"Saya menduka bahkan meyakini,  banyak penyimpangan dan korupsi antara petinggi BPJS Kesehatan dan rumah sakit provider BPJS Kesehatan," jelas Arief. 

Contoh praktisnya, cukup sederhana. Peserta BPJS Kesehatan ketika mengunakan fasilitas Rumah Sakit (RS)  untuk berobat, setelah itu diberikan bukti pengeluaran biaya yang habis untuk berobat  baik untuk jasa rumah sakit maupun obat obatan di  rumah sakit tersebut. 

"Sayang, selama ini data dan catatan (BPJS Kesehatan) itu tak pernah ada dan tidak diberikan ke pasien yang berobat dengan BPJS,"  kritik Arif.

 Dengan tidak ada bukti kuitansi kepada pasien BPJS Kesehatan itu, menurut Arief, maka hal ini mudah terjadi mark up yang disetujui oleh petugas BPJS Kesehatan dengan pihak provider Rumah Sakit. 

Sumber  kebocoran dana BPJS Kesehatan selama ini yang jumlahnya puluhan triliun rupiah, Dan,  (korupsi) ini merupakan  permainan antara pejabat BPJS Kesehatan dan rumah sakit provider BPJS Kesehatan. "Masalahnya sekarang, (Menkeu)  Sri Mulyani Indrawati  tahu tidak feenomena ini," tanya Arief tahu tidak," tanya Arief.

Dia menambahkan, menurut kawan kawan saya yang berprofesi sebagai aktuaria, sebenarnya premi yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan oleh masyarakat selama ini lebih dari cukup. 

"Hanya bocornya (korupsi) yang engak tahan," katanya menirukan. Nah loo.(helmi)