Demi Keselamatan Bersama, Mudik Lebaran 2020 Sebaiknya Ditiadakan

Para pembicara dan moderator diskusi daring tentang mudik Lebaran 2020 (ist)

BisnisNews.id -- Diskusi Daring bertajuk "Sebaik Mudik atau Tidak?" yang digagas Instran dan PT Jasa Raharja di Jakarta, Minggu (12/4/2020) berlangsung seru.  Apalagi, mudik Lebaran nanti masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Diskusi dipandu Darmaningtyas, Ketua Instran mendatangkan banyak pembicara mulai Dirjen Hubdat Budi Setiyadi, Wakil Ketua DPR Nurhayati Monoarfa,  Ketua YLKI Tulus Abadi, Sekdishub DKI Jakarta  Susilo Dewanto sampai Sekjen MTI Dr. Harya Setyaka Dilllon serta beberapa Kadishub di daerah.

Dari pembicara secara daring, sebut Tyas, sapaan akrab Ketua Instrans, kalau digeneralisir mereka setuju tidak mudik untuk mencegah penyebaran covid-19 lebih massif, sekaligus menyelamatkan pemudik dan keluarganya di kampung halaman.

"Jakarta dan Jabodetabek sebagai sumber pemudik saat Lebaran merupakan zona merah penyebaran covid-19. Alangkah baiknya jika warganya tidak mudik. Langkah ini perlu, guna mencegah penyebaran covid-19 ke daerah yang selama ini masih lumayan baik dan belum terpapar covid-19," kata Tulus Abadi dari YLKI.

Jika sampai mudik, sementara kondisi di daerah sangat terbatas bisa makin buruk resikonya. Kalau tiba-tiba merebak orang terpapar covis-19, dimana mereka mau dirawat ? RS dan dokter ahli serta perawat yang akan menangani sangat minim. "Oleh karena itu, dari sisi safety, lebih aik tidak mudik," seru Tulus.

Lebih parah lagi jika para petani atau buru tani sebagai garda terdepan logistik nasional sampai terpapar covid-19, mereka tak bisa kerja maka akan mengancam kelangsungan pangan nasional. "Dampak negatif seperti ini harus difikirkan dibandingkan kesenangan mudik yang cuma sesaat," kilah Tulus.

Pendapat sama disamaikan Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono. "Sejauh ini, tak ada moda transportasi yang khusus untuk menangani atau mengindari orang yang terpapar covid-19. Jika naik kendaraan umum, maka orang dalam kendaraan baik bus, KA, kapal atau lainnya bisa menjadi media penularan covid-19," kata dia.

Sementara, menurut Soerjanto, kendaraan itu tidak di-design khususnya untuk mengangkut orang sakit atau terpapar khusus.  Sementara, kemampuan pemudik beragam, dan sebagaian besar tetap mengandalkan angkutan umum.

 "Jika akan menghentikan atau menhindari penyebaran covid-19, maka kerumunan orang seperti prosesi mudik dan lainnya harus dilarang atau ditiadakan," jelas Soerjanto.

Tiadakan Cuti Bersama Lebaran

Sementara, Sekdishub  DKI Jakarta Susilo Dewanto mengatakan, secara prinsip pihaknya sangat mendukung jika mudik ditiadakan. Oleh karena itu perlu ada langkah yang lebih komprehensif bahkan didukung dengan kebijakan tegas.

"Mudik ini ditiadakan atau tidak. Jika ya, apa langkkah, kalau tidak boleh mudik apa yang mesti dilakukan," jelas Susilo lagi.

Untuk menghentikan mudik saat Lebaran nanti, menurut Susilo, maka para Menteri/ Lembaga terkait duduk bersama dan resmi meniadakan cuci bersama saat Lebaran mendatang. "Karyawan khususnya ASN atau BUMN tidak ada libur, kecuali hari H Lebaran atau tanggal merah itu saja," kilah Susilo.

Dengan begitu, menurut dia, maka animo masyarakat khususnya dari Jakarta untuk mudik menjadi sangat kecil. "Mudik secara besara-besaran itu ada kalau ada cuti masal dalam waktu lama. Jika tak ada cuti bersama, maka warga Jakarta khususnya ASN, TNI/ POlri serta BUMN tidak akan mudik," terang Susilo.

Pendapat sama disampaikan Sekjen MTI Harya Setyaka Dillon. "Jika ingin memutus mata rantai penulatan covid-19, maka salah satunya dengan meniadakan mudik. Maka sangat tepat usulan Dishub DKI Jakarta, caranya dengan meniadakan cuti bersama dalam waktu lama," kata dia.

Mengatas mudik ini, menurut dia, harus dimulai dari demand manajemen. Jika pemicu orang mudik yaitu libur atau cuti bersama ditiadakan, maka potensi terjadinya mudik akan jauh menurun. "Oleh karena itu, MTI sangat mendukung Kemenko Maritim dan Investasi bersama Kementerian/ Lembaga terkait dengan menadakan cuti bersama saat Lebaran nanti," kilah Koko, sapaan akrab Sekjen MTI itu.

Dia menambahkan, Pemerirntah jangan sampai terlambat mengambil kebijakan terkait mudik Lebaran ini. Kalau mau dilarang, harus dilakukan sejak sekarang dan  diikuti aksi nyata untuk meniadakan mudik warga dalam jumlah besar.

"Jika orang mudik dilarang setelah sampai di terminal, pelabuhan atau stasiun KA maka itu sudah sangat terlambat. Jika itu yang dilakukan, bisa memicu masalah sosial yang lain di masyarakat," tandas Koko.(helmi)