Di Munas II ABUPI, Akademisi Mendorong Pemerintah Lebih Fokus Kepada Industri Maritim
Kamis, 20 Februari 2025, 14:39 WIB
BISNISNEWS.id - Akademisi mendorong pemerintah, konsens mengembangkan industri maritim dan menjadikan pelayaran menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sesuai dengan Inpres 5/20025 tentang pengembangan industri pelayaran.
Sebagi negara kepulauan, Industri maritim berpotensi besar dalam mendongkrak perekonomian nasional, yang sekarang ini belum maksimal digarap.
DR. Capt. Datep Purwasaputra mengatakan, pemerintah, perlu diingatkan dan didorong pentingnya mengembangkan industri maritim.
" Kalau kita melihat Asta Cita di kabunet merah putih, dibanding Nawa Cita pada pemerintahan lalu, program pengembangan maritim masih kurang, karena itu perlu didorong agar pemerintahan lebih memperhatikan lagi," kata Purwasaputra di tengah-tengah Musyawarah Nasional II Assosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) di Hotel Aryadhuta Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Melihat regulasi yang ada, seperti UU Nomor 66 / 2024, tentang perubahan ketiga UU 17 /2008 tentang pelayaran, menjadi amanah yang harus segera direalisasikan oleh pemerintahan kabinet Merah Putih.
" Program Asta Cita memang belum banyak membahas soal maritim dibanding Nawa Cita pada kabinet sebelumnya," Kata Purwasaputra.
Karena itulah, lanjut Purwa, penerintahan saat ini perlu dikembangkan dan didorong, leboh gojus lagi menggarap potensi maritim masional.
" UU Nomor 66 sudah ada kita menunggu turunannya di Peraturan Pemerintah atau PP," ungkapnya.
Munas ABUPI
Munas II ABUPI mengusung agenda utama pemilihan ketua umum periode 2025-2030 dengan tiga calon yang berta4ung, yakni Liana Trisnawati yang saat ini menjabat sebagai Sekjen ABUPI, Mindo Sitorus yang menjabat sebagai Ketua Korwil Jawa Tengah, dan Ayi Priyana menjabat sebagai WKU bidang Hubungan Pemerintah dan Lembaga.
Pembukaan Munas II ABUPI dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Capt. Antoni Arif Priyadi. Dalam sambutannya Dirjen Perhubungan Laut, menyampaikan peran, asosiasi sangat penting bagi pemerintah dalam menjembatani berbagai kebijakan kepada anggotanya asosiasi, seperti dalam kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia
Dirjen Perhubungan Laut juga minta agar hasil dari Munas ABUPI disampaikan, sehingga regulator bisa mengetahui apa hasilnya, dan masukannya.
Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners' Association (INSA), Carmelita Hartoto yang juga hadir menyampaikan sambutannya mengungkapkan, bahwa Munas II ABUPI kali ini menjadi momentum penting untuk menentukan arah dan strategi organisasi ke depan.
“Karena itu saya senang melihat kehadiran dan antusiasme bapak ibu (para anggota) pada pelaksanaan Munas ini. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini, menghasilkan kesepakatan yang terbaik bagi organisasi yang kita banggakan
Carmelita juga menyampaikan dinamika dan tantangan-tantangan dalam dunia usaha baik lokal maupun global, meliputi ketegangan geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan, dan ketidakstabilan ekonomi yang dapat memengaruhi arus barang. Kondisi perekonomian nasional juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika situasi ekonomi global.
" Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara asosiasi dan pemerintah adalah kunci. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, begitu pula dengan pelaku usaha. Kita harus bersinergi untuk menciptakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan kemajuan dunia usaha,” kata Meme.(Syam)
