Dirjen Hubla : Penegakan Hukum di Laut Tidak Bisa dilakukan Secara Parsial

Ilustrasi foto: Kegiatan pelayanan muat. di pelabuhan penyeberangan Merak

BISNISNEWS.id - Penegakan hukum  di laut  harus melibatkan  seluruh stakeholder terkait, seperti kepolisian dan Kejaksaan  sehingga  pengawasannya lebih mudah, karena masalah yang dihadapi saat ini lebih beragam

Direktur Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan  Muhammad  Masyhud mengatakan, saat ini penegakan hukum di bidang pelayaran tidak dapat dilaksanakan secara parsial,  seluruh instansi terkait harus dilibatkan.

Karenanya, ungkap Masyhud, keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pelayaran harus  profesional, akuntabel, dan berkeadilan sehingga dapat membantu mewujudkan keselamatan serta keamanan di bidang pelayaran.

Dengan demikian, lanjut Masyhud,  para petugas PPNS mampu menjawab setiap permasalahan yang terjadi secara tegas, adil, dan memberikan kepastian.

Penegasan tersebut disampaikan Dirjen Masyhud  secara daring  kepada anak buahnya yang tengah mengikuti kegiatan Diseminasi Penegakan Hukum dan Peningkatan Kemampuan Petugas Penegakan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Selasa (14/4/2026) di Bandung, Jawa Barat.

Pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan peraturan di bidang pelayaran oleh PPNS merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pelayaran yang aman dan tertib.

"Keberadaan PPNS yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan dapat membantu mewujudkan keselamatan serta keamanan di bidang pelayaran sehingga mampu menjawab setiap permasalahan yang terjadi secara tegas, adil, dan memberikan kepastian hukum," ujarnya. (Valen/Syam)