Ditjen Hubdat Alokasikan Dana Rp200 Miliar Untuk Tanggulangi Covid-19 Matra Darat
Jumat, 27 Maret 2020, 09:35 WIB
BisnisNews.id -- Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya akan melakukan refokusing anggaran untuk membantu penanganan penyebaran virus corona (covid-19) di Indonesia. Wabah corona ini harus segera ditanggulangi dengan melibatkan semua komponen bangsa, baik Pemerintah, swasta serta masyarakat.
Dari alokasi mudik gratis yang dibatalkan ada saving anggaran sekitar Rp40 miliar. Sebelumnya, penghematan anggaran yang sudah kontraktual di Ditjen Hubdat ada sekitar 10% atau nilainya sebesar Rp160 miliar.
"Jadi, total ada dana tambahan sebesar Rp200 miliar khusus di Ditjen Hubdat, Kemenhub," kata Dirjen Budi kepada pers melalui video cenference melalui aplikasi zoom di Jakarta, Jumat (27/3/2020).
Baca Juga
Menurutya, ada beberapa proyek yang berdampak langsung ke masyarakat dan kemarin kekurangan anggaran. "Dengan saving dana ini, maka ada dana tambahan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas."
Yang pasti menurut Dirjen Budi, ada beberapa program khusus untuk pencegahan penularan covid-19, seperti penambahan hand sanitazer boks, fasilitas cuci tangan dan lainnya.
Menurut Dirjen Budi, pihaknya sudah berdiskusi dan langsung instruksikan kepada Kepala BPTD di daerah untuk berusaha mencegah penyebaran covid-19 di tempat tugas masing-masing. Tentuya dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan yang ada.
"Tetap hati-hati dan waspada, sekaligus menyiapkan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer dan hal lain yang dibutuhkan untuk sterelisasi lingkungan kerjanya. Tetap melayani masyarakat dengan sebaik mungkin," jelas Dirjen Budi.
Selain itu, papar Dirjen Budi, pihaknya meminta para Kepala Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan di daerah ikut peduli dan melakukan pencegahan covid-19 di daerahnya.
"Awasi dan waspada ke masyarakat, khususnya warga pendatang. Lakukan pemeriksaan kepada pendatang baik mereka dalam status ODP, dan PDP. Jika perlu, mereka langsung diminta isolasi mandiri selama 14 hari agar tidak memperpanjang penularan covid-19," terang Dirjen Budi.
Mudik Lebih Awal ?
Seperti diketahui, menurut Dirjen Budi, ada laporan selama beberapa hari terakhir khususnya tanggal 20-22 serta 25 maret terjadi lonjakan pemudik ke berbagai terminal tipe di daerah. Saat itu, pemudik yang tiba di daerah cenderung lebih besar dibandingkan hari-hari sebelumnya.
"Mereka itu diduga para pekerja informal di Jabodetabek yang mudik lebih awal, karena aktivitas ekonomi di Jakarta jga sudah menurun," sebut Dirjen Budi.
Dia menambahkan, ada beberapa laporan dari beberapa terminal tipe A yang mengalami lonjakan penumpang yang datang dari Jabodetabek, seperi Purwokerto, Solo, Wonogiri, Jepara dan lainnya. "Mereka adalah para pekerja informal yang memutuskan pulang lebih awal, karena di Jakarta juta tak bisa kerja," kilah Dirjen Budi.
Dalam kondisi tersebut, kita termasuk Pemda tak bisa melarang mereka mudik. Apalagi, belum ada dasar hukum melakukan pelarangan mudik tersebut. Aparat Pemerintah tak bisa menahan atau melarang mereka mudik ke daerahnya.
"Yang bisa dilakukan ke depan, adalah meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan kepada semua pendatang termasuk pemudik asal Jabodetabek yang bergelombang mudik ke daerah asalnya," tandas Dirjen Budi.(helmi)
