Ditjen Hubla - JICA Kembangkan Sistem Keselamatan Maritim
Minggu, 30 Juni 2019, 12:48 WIB
Bisnisnews.id - Direktorat Jenderal Perhubungan bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) sepakat mengembangkan dan menyempurnakan sistem keselamatan lalu lintas laut.
Kerja bareng yang diimplementasikan melalui studi tersebut melibatkan para ahli dari unsur akademisi dan negara terkait, meliputi penataan telekomunikasi maritim dan prosedur operasional yang efisien.
Rencana pengembangan itu sebelumnya telah disampaikan secara terbuka oleh Direktur Kenavigasian, Basar Antonius pada acara Workshop on Maritime Traffic Safety System Development in Indonesia, beberapa waktu lalu.
Sebagai negara kepulauan yang tergabung dalam organisasi maritim internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk pengelenggaraan lalu lintas pelayaran yang selamat dan efisien.
"Seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang sistem keselamatan lalu lintas laut, tentunya kita perlu mengakui pentingnya peningkatan keselamatan lalu lintas laut dan peningkatan sistem telekomunikasi maritim. Perbaikan dan upgrade terhadap sarana bantu navigasi pelayaran serta peralatan dan perlengkapan telekomunikasi maritim sangat perlu dilakukan,” ujar Basar, Minggu (30/6/2019) di Jakarta.
Terkait pengembangan keselamatan maritim, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk meninjau studi-studi terkait rencana pengembangan sistem keselamatan lalu lintas maritim yang telah dilakukan selama ini.
Kegiatan tersebut dibuat berdasarkan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang yang ditandatangani pada tahun 2017 dengan tujuan untuk melakukan tinjau ulang terhadap Master Plan Rencana Pengembangan Sistem Keselamatan Lalu Lintas Maritim (MTSDP) yang dikeluarkan Juni 2002.
“Kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan Masterplan Kenavigasian yang efektif dan efisien, yang mencakup aspek SBNP, Telekomunikasi pelayaran, penetapaan alur pelayaran, serta penyediaan sarana kapal negara kenavigasian,” jelas Basar.
Menurutnya, sebagai salah satu bagian dari kerjasama tersebut, penyelenggaraan workshop kali ini bertujuan untuk menjelaskan pada stakeholder tentang aspek-aspek yang akan ditinjau.
“Selain itu, kami juga bermaksud memperkenalkan kepada para stakeholder tentang keselamatan navigasi pelayaran di perairan Indonesia serta teknologi terkini untuk menjamin keselamatan lalu lintas laut,” ungkap Basar.
Ditjen Perhubungan Laut telah mengimplementasikan beberapa kegiatan yang diusulkan pada Master Plan sebelumnya, salah satunya dengan membangun stasiun radio pantai yang berkemampuan Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) di beberapa lokasi.
Namun demikian, Basar mengakui pihaknya menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat, serta peningkatan volume lalu lintas maritim dan pengembangan teknologi maritim yang maju dalam beberapa dekade membuat rencana induk sebelumnya (MTSDP) perlu diperbarui.
“Mengingat hal tersebut, sangatlah penting untuk mengembangkan rencana induk baru dengan target minimal 20 tahun kedepan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Basar menekankan studi ini diharapkan dapat memproyeksikan gambaran holistik sektor kelautan di Indonesia, tidak terbatas pada wilayah Indonesia Barat, namun juga mencapai Indonesia Timur dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Disampaikan pula bahwa studi masterplan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan.
Sebagai informasi, Workshop tersebut dihadiri oleh sekitar 30 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Distrik Navigasi Ditjen Perhubungan Laut di Indonesia, Kedutaan Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA) serta stakeholder terkait. (Syam S)
