Dua Isu Penting Sektor Pelayaran, INSA Ingatkan Soal Asas Cabotage dan Sea and Cost Guard
Selasa, 17 Oktober 2023, 14:04 WIB
BISNISNEWS.id - Asas cabotage yang telah sukses menjaga industri pelayaran nasional dengan pertumbuhan kepemilikan kapal dari 3000 unit di tahun 2005 menjadi 30 ribu unit lebih di 2023, wajib dipertahankan.
Ketua umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengungkapkan hal itu di tengah kegiatan opening Indonesia Maritime Expo (IME) yang berlangsung di J-EXPO Kemayoran Jakarta, Selasa (17/10/2023).
Program asas cabotage ini juga diberlakukan dibanyak negara, dimana masing-masing negara melindungi industrinya.
Kegiatan dua tahunan sektor maritim ini, menjadi salah satu sektor pendukung utama pertumbuhan ekonomi nasional menjelang Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.
Pemerintah juga diingatkan untuk tidak membuka ruang investasi di sektor itu, karena pelayaran nasional belum siap.
Kendati demikian bukan berarti pelayaran nasional anti investasi asing, tapi wajib dibatasi. Kalaupun akan masuk skema kepemilikan sahamnya tidak boleh melebihi 49 persen.
Artinya, investasi pelayaran asing di sektor maritim maksimum 49 persen dan pelayaran nasional (merah putih) 51 persen.
" Negara-negara yang sudah kuat industrinya saja masih melindungi, menetapkan cobatage, terlebih kita Indonesia yang belum kuat, kalau dibuka penuh, bisa habis kita tergerus," tegas Carmelita.
Carmelita kembali mengingatkan, agar jangan sampai ada upaya untuk melemahkan atau menyesuaikan asas yang juga diterapkan di banyak negara maju.
" Pelayaran Indonesia telah seratus langkah maju sejak 2005, namun kerja keras itu akan berakhir sia-sia jika kita melakukan penyesuaian atas apa yang sudah baik. Kami kuatir, Indonesia akan semakin tertinggal jauh dari Amerika, Tiongkok, Australia, Filipina dan Jepang, yang telah lebih dulu dan hingga kini konsisten menerapkan asas cabotage,” ujarnya.
Isu lain yang wajib segera diselesaikan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri pelayaran nasional adalah soal Sea and Cost Guard.
Kehadiran sea and coast guard, ungkap Carmelita, sebagai satu-satunya badan/Lembaga yang melakukan pengamanan di laut.
Jangan ada lagi ada badan lain yang ikut cawe - cawe di laut, yang membuat bingung pelayaran, tapi cukup satu lembaga.
Dalam penegakan fungsi penjagaan laut dan pantai dan penegakan peraturan Sea and Coaast Guard, bertanggung jawab langsung kepada Presiden .
Ditegaskan, penegakan peraturan perundang-undangan di laut merupakan keniscayaan yang harus segera diwujudnyatakan.
“Kami mengapresiasi Langkah yang telah dilakukan sejauh ini, namun kami mengajak pemerintah dan semua pihak untuk melakukan akselerasi atas hal ini. Jangan lupa bahwa kehadiran sea and cost guard penting agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dalam pelaksanaan penjagaan laut dan pantai di Tanah Air. Sebab di dunia internasional begitulah kelazimannya. Namun ini harus benar-benar terwujud” tutur Carmelita.
IME 2023
Ketua Umum INSA carmelita hartoto memukul gong sebagai tanda diresmikannya IME 2023 di J-EXPO Kemyoran Jakarta, Selasa (17/10/2023), di dampingi para pengurus dan perwakilan assosiasi. (Foto:BN/Syam}
Expo sektor maritim kali ini, lebih fokus pada tantangan kedepan, menjelang memasuki tahun emas 2045, di usia. Indonesia ke -100 tahun.
Dalam usia 100 tahun itu, sektor maritim berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan tingkat pertumbuhan 12 persen..
Carmelita mengatakan, ekonomi maritim didorong lebih berperan terhadap ekonomi nasional.
Pemerintah, lanjutnya, menargetkan, ekonomi maritim agar bisa berkontribusi 8,4 persen terhadap PDB nasional pada 2025, dan didorong menjadi 10,5 persen terhadap PDB nasional pada 2035.
Pada tahun 2045 mendatang, sektor ekonomi maritim ditarget dapat berkontribusi mencapai 12,5 persen terhadap PDB nasional.
“Namun, saya ingatkan, target besar tersebut, bukan ditentukan apa yang kita kerjakan pada 2025, 2035 atau 2045; tetapi ditentukan oleh apa yang kita lakukan saat ini. Sekarang ini,” tegas Carmelita. (Syam)
