Gatot S Dewabroto: SWOT Sudah Dibahas, Satlak Prima Dihentikan

Bisnisnews.id - Kendati tugas dan fungsi Satlak Prima akan dilimpahkan ke KONI namun hanya terbatas pada masalah pengawasan, monitoring dan standarisasi saja.

Sekretaris Menpora Gatot S Dewabroto mengakui adanya wacana untuk menghentikan keberadaan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) seperti yang disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kalla saat acara peresmian hitung-mundur (countdown) Asian Para Games 2018, di Kemayoran, Jakarta, Jumat (6/10/2017).  

“Memang benar apa yang disampaikan oleh Wapres di kemayoran pada acara countdown Asian Para Games 2018. Tidak semata-mata Kemenpora saja yang menginginkan hal itu, tetapi pemerintah memang ingin mereview keberadaan Satlak Prima,” ujar Gatot di Media Center Kemenpora, Senin (9/10/2017).

Alasannya, menurut Gatot, melihat hasil dari pembinaan yang dilakukan Satlak Prima yang menempatkan Indonesia di peringkat lima SEA Games 2017 membuat Indonesia kehilangan harapan di Asian Games 2018.

 “Sebelum mengambil keputusan itu, kami sudah membahasnya dengan para ahli, kami tidak hanya duduk manis mendengar yang pro-kontra, tetapi kami juga sudah menganalisa SWOT nya. Akhirnya kami mengambil kesimpulan, jika persiapan atlet masih menggunakan pola yang sama dengan yang kemarin, maka akan sangat mustahil meraih prestasi di Asian Games 2018,” ujar Gatot.

Keberadaan Satlak Prima, nantinya menurut Gatot akan digantikan oleh institusi lain untuk mengoptimalisasi bantuan kepada PB Cabang-cabang Olahraga. “Bantuan kepada Cabor akan difasilitasi melalui KONI, tentu tujuannya untuk memperpendek birokrasi yang ada. Yang jelas keberadaan KONI nantinya bukan sebagai Satlak Prima versi lain,” tegas Gatot.

Pemerintah, menurut Gatot, menyadari di masing masing Cabor itu juga ada perbedaan kompetensi. Ada yang hanya mengerti dalam memproduksi atlet berprestasi saja dan ada pula sebaliknya piawai dalam mengelola anggaran. Karena itu, keputusan pemerintah tidak hanya sekedar membubarkan Satlak Prima, tetapi ada beberapa PR kami yang harus segera diselesaikan. Dari masalah bagaimana memangkas birokrasi, sistem penganggarannya , menyalurkan para atlet untuk tetap berada pada high performance, kemudian bagaimana sistem pengawasannya. Pokoknya, nanti birokrasi yang panjang akan dipangkas, namun tetap bertujuan mencapai high performa atlet.

 “Untuk itu kami juga telah melakukan simulasi kepada para PB untuk pemberian anggaran karena kami tidak ingin fokus PB-PB terganggu oleh masalah ini,” jelas Gatot.

Betapapun rumitnya, menurut Gatot, keputusan harus tetap dijalankan. Kapan akan dilaksanakan ? “Tentu bulan November ini harus dimulai agar tidak terlalu lama, sebab kami juga sadar waktu untuk persiapan atlet tinggal 6-7 bulan karena ada libur tahun baru libur lebaran. Sedangkan bulan Juli tahun depan tidak dihitung karena sudah memasuki masa siap tanding,” papar Gatot. (Rayza Nirwan)