Gelar Rakor Nataru, Dirjen Budi Minta Aparat Fokus Pada Keselamatan
Rabu, 20 November 2019, 09:13 WIBBisnisNews.id -- Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Hotel Aryaduta Jakarta, Selasa (19/11/2019) malam.
Meski volume arus lalu lintas pada saat Nataru tidak sebesar angkutan Lebaran, namun kesiapan harus tetap dioptimalkan. "Saya mohon disiapkan terutama menyangkut aspek keselamatan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi.
Menurutnya kejadian tenggelamnya KM.Sinar Bangun di Danau Toba tahun lalu, seharusnya bisa diantisipasi. Dirjen Budi meminta agar para operator angkutan penyeberangan memastikan kelengkapan life jacket, sekoci, dan fasilitas keselamatan lainnya.
"Memang dari jumlah penumpang atau pun masyarakat yang akan memanfaatkan jasa angkutan penyeberangan tidak sebanyak pada saat lebaran, namun demikian harus tetap dipersiapkan dengan baik," kata Dirjen Budi.
Menanggapi masalah kesiapan infrastruktur jalan, Dirjen Budi menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan instansi terkait lainnya.
Japek Elevated Beroperasi
Dikatakan, "Jalan tol Jakarta-Cikampek (Japek) untuk yang elevated sudah bisa dipakai. Bukan fungsional lagi, tapi sudah operasional." Saat ini sedang dibahas terkait pentarifannya. Kemudian untuk jalan tol Lampung sampai Palembang yang telah diresmikan Presiden Jokowi, saat ini sedang dilakukan penyempurnaan fasilitas restarea.
Pada masa angkutan Nataru akan dilakukan pengaturan operasional kendaraan barang. "Biasanya pembatasan kendaraan barang dilakukan pada 2 atau 3 hari sebelum hari H, selama 2 hari," ujar Dirjen Budi. Namun menurutnya pada Nataru kali ini, pihaknya akan akomodatif terhadap berbagai masukan.
"Kami akan perhatikan kapan harinya dan jam pengaturan operasional kendaraan barang tersebut," tukas Dirjen.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa akomodatif yang dimaksud adalah dalam menetapkan kebijakan pihaknya tidak hanya melihat dari sudut pandang pemerintah semata, namun juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan dunia usaha.
Secara khusus Dirjen Budi meminta agar kapal penyeberangan di lintas Ketapang-Gilimanuk untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. "Kalau bisa di-make up-lah, kapal-kapal itu, entah itu AC-nya, atau tempat duduknya, agar pelayanan menjadi lebih baik," ujar Dirjen Budi.
Dirjen Budi juga meminta pada PT. ASDP Indonesia Ferry untuk meningkatkan e-ticketing dan cashless kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa angkutan penyeberangan.
Selain itu, pada saat terjadi lonjakan jumlah penumpang atau pun kendaraan yang akan menyeberang, juga perlu dibuat jalur khusus dan dermaga khusus bagi sepeda motor; menambah jumlah gate pembelian tiket.
Selanjutnya; menyiapkan prosedur penanganan keadaan darurat di pelabuhan penyeberangan; serta berkoordinasi dengan Kepolisian terkait keamanan dan juga berkoordinasi dengan pihak pemangku kepentingan lainnya di pelabuhan penyeberangan.(helmi)