Bisnisnews.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akui, soal pergudangan dan investasi  swasta di pelabuhan maupun bandara sangat diperlukan, namun harus dilihat nilai investasi yang dikucurkan.

" Yang mengeluarkan investasi besar harusnya diperhatikan. Karena disini harus dilihat, siapa,  berbuat apa dan untuk apa," kata Menhub Budi Karya, Selasa (1/11/2016) saat melakukan bincang santai dengan wartawan di kantorya.

Kata Menhub Budi, hasil kunjungannya ke sejumlah pelabuhan dan bandara masih banyak yang harus diselesaikan. Termasuk juga soal pergudangan yang kerapkali memunculkan biaya tinggi.

Banyak pelabuhan di kawasan Timur Indonesia tidak memiliki gudang dan perangkat bongkar muat, seperti crane darat untuk mempercepat proses bongkar-muat. Menhub juga berharap perlunya peranan swasta dan BUMN dalam menyediakan pergudangan.

" Kemungkinan juga dari sini harga tinggi, padahal barang untuk kebutuhan masyakat cukup banyak, tapi kalau diangkutnya masih manual tetap saja bebannya jadi tinggi," jelasnya.

Menhub Budi mengatakan perlunya gudang untuk menampung barang kebutuhan masyarakat sebelum didistribusikan.  Gudang dibangun tidak harus di darat, kapal juga bisa difungsikan sebagai gudang terapung.

" Menjadikan kapal sebagai gudang adalah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menampung barang kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Dikatakan, perlunya bicara dengan banyak pihak, terutama para pelaku usaha untuk melihat lebih jauh panjangnya mata rantai logistik. " Kita harus bicara dengan player, membahas berbagai masalah yang kita sama-sama hadapi," jelasnya.

ANGGARAN

Terkait anggaran, Menhub Budi mengatakan, dilakukan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, ada sejumlah rencana kerja seperti pembelian bus bantuan dan pengadan kapal tidak dilakukan lag, tapi melibatkan swasta.

Swasta dilibatkan untuk melayani rute  angkutan perintis, yang armadanya disiapkan sendiri dan pemerintah menyediakan subsidi dengan kontrak jangka panjang. Sedangkan kontrak pembangunan kapal yang sudah berjalan, kata Menhub tetap dilanjutkan sampai selesai.

" Pemerintah tidak lagi membangun kapal maupun bus untuk rute perintis tapi menyerahkan ke swasta atau BUMN. Kami berikan subsidi dan kasih kontrak jangka panjang, misalnya lima tahun," jelasnya.

Kata Menhub, kalau pemerintah yang bangun, diserahkan operator untuk menjalankan, kadang juga menyimpang dan kalau kapal sudah rusak diserahkan pemerintah. " Kedepan tidak ada lagi, silahkan swasta sediakan kapal, ikut lelang, pemerintah berikan subsidi,"kata dia.

Dijelaskan, khusus angkutan perintis  dan tol laut, sekarang ini sedang dalam proses lelang, Januari 2017 diperkirakan selesai. Para pemenang tender itu akan melayani rute di Sumatera bagian Barat, Kalimantan bagian Timur dan Sulawesi bagian Barat.

" Ini kami lelang secara terbuka, kami juga tidak mau seperti membeli kucing dalam karung. Semuanya harus jelas dan transparan," kata Menhub Budi.