Indonesia -Malaysia Bahas Pelayaran Roro Dumai - Malaka

Bisnisnews.id -  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan Bilateral 2nd Task Force Meeting on Dumai-Malaka RoRo Shipping Service di Hotel Pangeran Pekanbaru, Riau Kamis  (6/9/2018).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Task Force Meeting pertama yang pada bulan Maret 2018 lalu dihelat di Putrajaya, Malaysia. Demikian disampaikan oleh Een Nuraini Saidah, Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri yang bertindak sebagai Chairman mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pada Task Force Meeting pertama, Een menyampaikan, bahwa kedua negara (Indonesia dan Malaysia) sudah sepakat menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) atau bentuk perjanjian lainnya untuk meresmikan pengimplementasian rute Dumai-Malaka. Selain itu, PT. Pelindo I juga telah membuat kesepakatan dengan Tanjung Bruas Port sebagai operator pelabuhan Dumai – Malaka.
“MoU atau persetujuan ini nantinya akan mengatur hal-hal meliputi semua persyaratan atau pengaturan teknis yang dibutuhkan oleh kedua Negara untuk meresmikan rute Dumai-Malaka tersebut,” jelas Een.

Dalam pertemuan itu disepakati  agar kedua belah pihak (Indonesia dan Malaysia) dapat mempersiapkan semua informasi dan dokumentasi mengenai Standard Operational Procedure (SOP), persyaratan serta peraturan terkait dengan pengimplementasian rute RoRo tersebut.

“Untuk itulah, pada pertemuan ini kami mengundang institusi dan stakeholder terkait, baik dari Indonesia dan Malaysia untuk membahas mengenai kesiapan kedua Negara dalam mengimplementasikan rute RoRo Dumai-Malaka yang direncanakan untuk beroperasi pada semester pertama tahun 2019,” ujar Een.

Sedangkan pada pertemuan kedua,  akan dibahas beberapa isu strategis terkait sektor transportasi seperti komoditas dan kesiapan infrastruktur.

“Pembahasan aspek kesiapan transportasi lebih difokuskan tentang kesiapan PT Pelindo I, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, serta ketersediaan kapal. Sedangkan aspek komoditas yang dibahas meliputi barang-barang yang dapat diangkut dari Dumai dan juga terkait regulasi atau tata niaga perdagangan internasional," tambah Een.

Een mengingatkan kembali mandat yang disepakati oleh para pemimpin dalam Master Plan on ASEAN Connectivity, bahwa selain Rute Dumai-Malaka masih ada Rute Belawan-Penang-Phuket dan Rute Bitung-Davao/General Santos.

Menurutnya, sejak Rute Bitung-Davao/General Santos dilaunching oleh kedua Presiden, Indonesia dan Phillipina, pada 30 April 2017 yang lalu, hanya ada 2 (dua) pelayaran yang melayani rute ini. Masalah yang teridentifikasi adalah kurangnya komoditas, tidak ada operator yang tertarik untuk melayani rute ini, serta tingginya biaya operasional.

“Saya harap, kita (Indonesia dan Malaysia) dapat mengambil pelajaran dari kasus Rute Bitung-Davao/General Santos sehingga nantinya rute Dumai-Malaka ini dapat diimplementasikan dengan baik tanpa masalah serius,” jelas  Een. (Ismadi)