INSA Kembali Ke AD/ART Organisasi

Berbagai permasalahan yang muncul dalam organisasi INSA, wajib memegang teguh kepada landasan utama yaitu AD/ART. Nampak foto bersama saat pelantikan pengurus periode 2015-2019, pada Januari 2016

Bisnisnews.id-Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) hingga kini tetap memegang komitmennya mempertahankan AD/ART sebagai acuan dan landasan organisasi.

Wakil Ketua Umum INSA, Darmansyah Tanamas mengatakan sebagai satu-satunya wadah organisasi pengusaha pelayaran nasional, INSA telah melewati perjalanan panjang. Sehingga sanngat aneh di usianya yang sudah cukup dewasa menjadi terpecah-belah.

Organisasi pelayaran yang dimotori para pengusaha pelayaran ini telah dimulai sejak 1967 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Maritim No. DP.10/7/9 pada 6 September yang mengukuhkan INSA sebagai satu-satunya badan/organisasi perusahaan pelayaran yang diakui oleh Pemerintah. Kemudian dipertegas dengan SK Menhub No. KP.8/AL.308/Phb-89 pada 28 Oktober 1989 dan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. AL. 58/1/2-90 pada 30 Januari 1990.

Nama Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia merupakan nama yang terdaftar sejak pendirian organisasi yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sehingga menjadi Indonesian National Shipowners Association (INSA). Dengan begitu kedua nama tersebut tidak bisa dipisahkan atau sama, seperti yang tercatat dalam AD/ART organisasi.

" Singkatan lain selain nama itu tidak kami akui dan tolak. Sementara itu, adanya surat Dirjen yang mengakui ada dua organisasi itu tidak sesuai dengan SK Menteri sebelumnya yang menyatakan INSA sebagai wadah satu-satunya organisasi pengusaha pelayaran nasional," katanya.

Menurutnya, pembentukan sebuah organisasi tidak terlepas dari AD/ART. Sesuai AD/ART INSA jelas bahwa Rapat Umum Anggota (RUA) adalah keputusan tertinggi . RUA tersebut memiliki wewenang memilih dan menetapkan ketua umum dan formatur pendamping untuk menentukan kepengurusan organisasi dan penetapan program kerja. Artinya, katanya, tidak ada penetapan ketua umum di luar dari hasil RUA.

RUA XVI INSA telah memilih dan menetapkan Carmelita Hartoto sebagai Ketua Umum DPP INSA periode 2015-2019 dan formatur pendamping Budhi Halim dan Anto Perwata. 

Adapun, keputusan Pengadilan Jakarta Pusat yang mengabulkan sebagian tuntutan pihak lain juga tidak sesuai dengan AD/ART yang berlaku. Untuk itu, INSA melakukan banding atas putusan tersebut dan hingga kini masih dalam proses persidangan, sehingga Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

" Kami juga tengah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas penggunaan nama INSA," kata dia.

Terkait hal itu, seluruh pengurus dan anggota INSA menyatakan untuk menjaga kewibawaan organisasi dengan mempertahankan AD/ART yang berlaku. Dengan begitu, hanya mengakui hanya satu kepengurusan yakni kepengurusan DPP INSA hasil RUA XVI.

" Polemik organisasi yang terjadi harus segera disudahi dengan kembali pada AD/ART organisasi dan seluruh pengusaha pelayaran diminta agar tetap solid mendukung Ibu Carmelita Hartoto," jelasnya.