Janji Pemerintah Indonesia Pada Sidang Majelis IMO di London

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada sidang Majelis IMO ke 31 di London

BisnisNews.id  - Menteri Perhubungan, (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, Indonesia akan berkontribusi aktif terhadap maritim dunia dalam menciptakan pelayaran yang selamat, aman, serta berwawasan lingkungan.

Komitmen itu disampaikan Menhub Budi pada Sidang Majelis International Maritime Organization (IMO) ke-31 di London, Inggris  hari ini yang dihadiri ratusan delegasi dari  174 negara anggota  (IMO).

Namun, seluruh komitmen menyelesaikan persoalan maritim tidak akan dapat tercapai tanpa terlebih dahulu memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dunia Maritim.

Pemerintah Indonesi,  fokus  meningkatkan kapasitas  dan kwalitas  SDM,  melalui  kerjasama dengan IMO dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui IMO Technical Cooperation Program sebagai satu-satunya platform kerjasama multilateral yang dipercayakan untuk memastikan terwujudnya keselamatan dan keamanan maritim dunia. 

Selain itu, pemerintah Indonesia juga  menyampaikan komitmen  terkait perlindungan lingkungan laut, khususnya dalam mengatasi sampah plastik di laut.

"Terkait perlindungan lingkungan maritim, Indonesia berkomitmen untuk dapat menerapkan aturan yang dikeluarkan oleh IMO terkait batas kandungan sulfur pada bahan bakar kapal pada tahun 2020 dan masih secara aktif terlibat dalam dua proyek utama IMO terkait lingkungan, yaitu MEPSEAS dan Glofouling Partnership Projects,” jelasnya.

Diakui, sampai saat ini IMO telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Internasional dalam upaya melindungi masa depan laut, yang merupakan warisan bersama.

“Kegiatan pelayaran melalui laut telah memungkinkan perdagangan dan perekonomian global berkembang secara signifikan, sehingga memungkinkan banyak negara, termasuk Indonesia untuk mengembangkan dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi,” ujar Budi.

Sebagai anggota IMO sejak tahun 1961 dan anggota Dewan yang berdedikasi sejak 1973, Indonesia telah dan akan terus secara aktif mengambil bagian dalam meningkatkan implementasi konvensi, standar, dan pedoman IMO. 

“Indonesia akan terus mendukung IMO dalam mengimplementasikan Rencana Strategis serta program-program mendatang, yang memungkinkan IMO dapat secara optimal memimpin seluruh anggotanya dalam upaya mewujudkan terciptanya keseimbangan antara kebutuhan untuk pembangunan ekonomi, fasilitasi perdagangan internasional, keselamatan, keamanan dan juga perlindungan lingkungan dari pelayaran internasional,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menhub Budi juga menyampaikan,  kontribusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan IMO selama dua tahun terakhir, di antaranya adalah tentang proposal Indonesia tentang Skema Pemisahan Lalu Lintas (Traffic Separation Scheme/TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok yang telah diadopsi pada Sidang Maritime Safety Committee ke-101 pada bulan Juli lalu.

Terkait dengan implementasi konvensi IMO, Indonesia bangga telah menjadi Negara Pihak pada Konvensi tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Penjagaan Kapal bagi Personil Kapal Penangkap Ikan (Konvensi STCW-F) dan saat ini tengah prosedur internal terakhir untuk mengaksesi Konvensi Nairobi tentang pengangkatan bangkai kecelakaan kapal.

Sebagai langkah awal, Indonesia telah menyelenggarakan sebuah kursus singkat tentang Non-Convention Vessel Standard atau Standar Kapal Non-Konvensi pada awal bulan November 2019 untuk berbagi pengalaman Indonesia tentang penerarapan standar tersebut sekaligus mempererat hubungan kerjasama Selatan-Selatan.

“Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Brunei Darussalam, Kamboja, Fiji, Kenya, Maladewa, serta Timor-Leste yang telah berpartisipasi pada kursus tersebut,” tambahnya.

Selanjutnya, Budi kembali menekankan komitmen Indonesia untuk terus bekerjasama dengan IMO dan seluruh anggotanya dalam mencapai tujuan IMO guna menciptakan pelayaran yang aman, selamat serta berwawasan lingkungan. (Syam S)