Jepang Berikan Bantuan Teknis Angkutan Umum di Kawasan Jabodetabek

BISNISNEWS.id - Indonesia dan Jepang sepakat kembangkan kerjasama teknis  angkutan umum di kawasan Jabodetabek.

Kesepakatan yang tertuang dalam Record of Discussions (R/D)  tersebut telah diteken oleh Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Dirjen Intram), Kementerian Perhubungan Risal Wasal bersama Japan International Cooperation Agency (JICA), pada Rabu (26/8/2026).

Kerja sama teknis selama 36 bulan ini diarahkan untuk memperkuat perencanaan dan integrasi transportasi publik sekaligus mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

R/D merupakan dokumen kesepakatan yang menjadi dasar pelaksanaan kerja sama teknis antara Pemerintah Indonesia dan JICA.

Melalui proyek ini, kedua pihak akan bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas perencanaan transportasi  pengumpan (feeder) dan simpul transportasi antarmoda, serta penyiapan model bisnis dan skema pendanaan yang mendukung keberlanjutan transportasi publik.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Risal Wasal, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah konkret untuk mewujudkan sistem transportasi publik yang terintegrasi, aman, andal, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kawasan Metropolitan Jakarta merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Karena itu, kita perlu memperkuat integrasi transportasi publik agar masyarakat semakin mudah dan nyaman menggunakan transportasi umum,” ujar Risal.

Risal menjelaskan, proyek kerja sama tersebut memiliki tiga keluaran utama. Pertama, peningkatan kapasitas perencanaan transportasi pengumpan (feeder), antara lain melalui penyusunan rencana layanan feeder beserta buku panduan operasional.

Kedua, perencanaan simpul transportasi antarmoda ( intermodal transport hub) yang responsif gender beserta pedoman teknisnya. Ketiga, penyusunan model bisnis dan skema pendanaan, termasuk pembagian peran antarpemangku kepentingan, kerangka pembiayaan, serta rekomendasi kebijakan.

Sebagai bagian dari implementasi proyek, akan dilakukan _pilot study_ di wilayah kandidat yang direncanakan meliputi Kota/Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan, dan/atau Kabupaten Tangerang.

Pilot study ini akan digunakan untuk menguji dan memvalidasi metodologi perencanaan sebelum diterapkan dalam skala yang lebih luas.

Penyusunan R/D merupakan hasil pembahasan lanjutan setelah pelaksanaan _Detailed Planning Survey_ dan penandatanganan _Minutes of Meeting_ (MoM) pada Desember 2025. Dokumen tersebut juga telah melalui proses penelaahan teknis dan hukum bersama instansi terkait.

Dalam pelaksanaannya, Ditjen Intram akan memimpin dan mengoordinasikan proyek bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pemerintah daerah se-Jabodetabek, serta para operator transportasi publik melalui Joint Coordinating Committee (JCC).

Risal menegaskan bahwa pengembangan transportasi publik tidak hanya berorientasi pada konektivitas antarmoda, tetapi juga harus memperhatikan aspek inklusivitas dan keberlanjutan.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap desain integrasi transportasi memperhatikan kesetaraan gender, kebutuhan kelompok rentan, serta efisiensi layanan yang dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca,” tutur Risal.

Sementara itu, Chief Representative JICA Indonesia Office Takeda Sachiko, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Intram, atas komitmen dalam meningkatkan kualitas transportasi publik di kawasan Metropolitan Jakarta.

Takeda mengatakan transportasi memiliki peran strategis yang tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

“Transportasi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki peran penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dan mengatasi kemacetan di Jakarta serta wilayah sekitarnya,” ujar Takeda.

Menurut Takeda, peningkatan kualitas transportasi publik dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Peralihan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk mengurangi kemacetan dan emisi gas rumah kaca.

“Sistem transportasi publik yang lebih baik akan mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Pada akhirnya, hal ini dapat membantu mengurangi kemacetan sekaligus menekan emisi gas rumah kaca,” tambah Takeda.

Takeda juga menyampaikan komitmen JICA untuk terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di kawasan Jabodetabek. (Syam)